Ikuti
Majalah Hukum Nasional
Majalah Hukum Nasional
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Email yang diverifikasi di bphn.go.id - Beranda
Judul
Dikutip oleh
Dikutip oleh
Tahun
Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online
E Priliasari
Majalah Hukum Nasional 49 (2), 1-27, 2019
1112019
Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang Akan Datang
M Kusumaatmadja
Makalah, Jakarta, 1995
1081995
Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu
MA Syahrin
Majalah Hukum Nasional 48 (1), 97-114, 2018
962018
Penegakan hukum: Kontribusinya bagi pendidikan hukum dalam rangka pengembangan sumber daya manusia
W Setiadi
Majalah Hukum Nasional 48 (2), 1-22, 2018
502018
Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945
S Soemantri
makalah, Dialog Hukum dan Non Hukum “Penataan State Auxillary Bodies dalam …, 2007
342007
Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional
R Atmasasmita
Makalah disampaikan dalam “Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII” di …, 2003
342003
Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional
R Saleh
Majalah Hukum Nasional, 42-90, 1995
281995
Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional
MD Mahfud
Majalah Hukum Nasional Nomor 2, 1945
251945
Tentang Hukum Adat, Pengertian dan Pembatasan dalam Hukum Nasional
H Notopuro
Majalah Hukum Nasional Nomor 4, 1969
221969
Tata Kelola Energi Terbarukan Di Sektor Ketenaglistrikan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional
N Febriananingsih
Majalah Hukum Nasional 49 (2), 29-56, 2019
152019
Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Formulasi Baru Upaya Stolen Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Indonesia
X Nugraha, AMF Katherina, W Agustin, A Pamungkas
Majalah Hukum Nasional 49 (1), 29-58, 2019
152019
Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer: Aksiologi Normatif-Empiris
MA Syahrin
Majalah Hukum Nasional 49 (1), 59-89, 2019
132019
Penegakan Supremasi Hukum
HAS Natabaya
Majalah Hukum Nasional Edisi, 2005
122005
Transformasi Nilai-nilai dalam Pembentukan Hukum Nasional
S Rahardjo
Majalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1996
121996
HOLDING BUMN MEMERLUKAN ADANYA STANDAR PROSEDUR OPERASI DALAM MENCAPAI ASPEK TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
IF Septian, MH Pratama
Majalah Hukum Nasional 50 (Badan Pembinaan Hukum Nasional), 1-18, 2020
112020
Pengaturan Hukum Cambuk Sebagai Bentuk Pidana dalam Qanun Jinayat
DA Wicaksono, OA Ayutama
Majalah Hukum Nasional 48 (1), 23-43, 2018
102018
Remunisipalisasi Pengelolaan Air Bersih Oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebagai Upaya Perlindungan Keuangan Daerah Dan Pemenuhan Hak Atas Air Bagi Warga Jakarta
MR Rismansyah, N Suryanti, N Astriani
Majalah Hukum Nasional 50 (Badan Pembinaan Hukum Nasional), 133-157, 2020
82020
Rekonstruksi Syarat Pengangkatan Jabatan Komisaris BUMN: Antara Idealita Dan Realita
AG Mahardika
Majalah Hukum Nasional 48 (Badan Pembinaan Hukum Nasional), 45-59, 2020
82020
Problematika Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Diantara Kekuasaan Legislatif Dan Ekesekutif
WP Handini
Majalah Hukum Nasional 49 (1), 117-149, 2019
82019
Rekonstruksi Eksistensi Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas Melalui Harmonisasi Peraturan Hukum Tentang Perwalian
S Natasha
Majalah Hukum Nasional 49 (2), 131-160, 2019
72019
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–20