| Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh PNS MR Kurniawan, P Pujiyono Law Reform 14 (1), 115-131, 2018 | 22 | 2018 |
| Perkembangan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Undang Undang Khusus Dan Implikasi Yuridis Terhadap KUHAP A Wijayanti, BDB Pujiyono Diponegoro Law Journal 1 (4), 1-11, 2012 | 15 | 2012 |
| Diskresi dan tanggung jawab pejabat publik pada pelaksanaan tugas dalam situasi darurat GA Sihotang, P Pujiyono, N Sa’adah Law Reform 13 (1), 60-69, 2017 | 12 | 2017 |
| Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan E Sugiyanto, BW Pujiyono Diponegoro Law Journal 5 (3), 1-10, 2016 | 12 | 2016 |
| Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam menanggulangi tindak pidana perikanan JP Situmorang, AS Pujiyono Diponegoro Law Journal 5 (3), 1-17, 2016 | 10 | 2016 |
| Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal Fishing) di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/pid. sus/prk … RS Widyatmodjo, P Pujiyono Diponegoro Law Journal 5 (3), 1-14, 2016 | 9* | 2016 |
| Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Diskresi Pejabat Pemerintahan Yang Berindikasi Adanya Penyalahgunaan Wewenang S Hulu, P Pujiyono Masalah-Masalah Hukum 47 (2), 167-174, 2018 | 7 | 2018 |
| Analisis Yuridis Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online Sebagai Kejahatan Mayantara (Studi Putusan No. 228/PID. B/2015/PN. PGP) CE Febriana, AM Pujiyono Diponegoro Law Journal 5 (3), 1-19, 2016 | 7 | 2016 |
| Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional (Bnn) dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Tppu) OHBM Hutahaean, S Pujiyono Diponegoro Law Journal 5 (2), 1-9, 2016 | 6 | 2016 |
| Efektivitas Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Praktek Pemidanaan di Indonesia Ditinjau dari Sudut Hak Asasi Manusia WA Istighfar, P Nyoman Serikat Diponegoro Law Journal 6 (2), 1-18, 2017 | 5 | 2017 |
| Kebijakan Kriminalisasi memperdagangkan Pengaruh (Trading In Influence) sebagai Delik Korupsi di Indonesia MBF Prasetio, UR Pujiyono Diponegoro Law Journal 6 (1), 1-18, 2017 | 5 | 2017 |
| Kebijakan Kriminalisasi memperdagangkan Pengaruh (Trading In Influence) sebagai Delik Korupsi di Indonesia MBF Prasetio, UR Pujiyono Diponegoro Law Journal 6 (1), 1-18, 2017 | 5 | 2017 |
| Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi PYA Naibaho, P Purwoto Diponegoro Law Journal 5 (4), 1-15, 2016 | 5 | 2016 |
| Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi PYA Naibaho, P Purwoto Diponegoro Law Journal 5 (4), 1-15, 2016 | 5 | 2016 |
| Corporation Criminal Responsibility Model Based on Restorative justice Approach in Indonesia P Pujiyono Diponegoro Law Review 1 (1), 127-142, 2016 | 5 | 2016 |
| Implikasi Pluralisme Kewenangan Penyidikan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi SL Siagian, S Pujiyono Diponegoro Law Journal 5 (3), 1-10, 2016 | 4 | 2016 |
| Implikasi Pluralisme Kewenangan Penyidikan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi SL Siagian, S Pujiyono Diponegoro Law Journal 5 (3), 1-10, 2016 | 4 | 2016 |
| Praktik Penyidikan Terhadap Wajib Pajak yang Melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I A Prasetiyo, NS Pujiyono Diponegoro Law Journal 5 (3), 1-20, 2016 | 4 | 2016 |
| Praktik Penyidikan Terhadap Wajib Pajak yang Melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I A Prasetiyo, NS Pujiyono Diponegoro Law Journal 5 (3), 1-20, 2016 | 4 | 2016 |
| Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang K Natalia, UR Pujiyono Diponegoro Law Journal 5 (3), 1-13, 2016 | 4 | 2016 |
