Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce H Natalia Melayunesia Law 1 (1), 111-126, 2017 | 74* | 2017 |
Peran Pemuka Adat sebagai Mediator terhadap Penyelesaian Konflik dalam Proses Perkawinan pada Masyarakat Muna di Sulawesi Tenggara N Intan Melayunesia Law 2 (1), 1-10, 2018 | 11 | 2018 |
Rekonstruksi Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Berbasis pada Prinsip Negara Hukum Pancasila R Mukhlis Melayunesia Law 2 (1), 44-59, 2018 | 10 | 2018 |
Rizana, 2018, Upaya Hukum Masyarakat Kecamatan Rumbai Pekanbaru dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) AS Utama Melayunesia Law 2 (1), 79-93, 0 | 9 | |
Kajian Kritis Pembentukan Pemerintahan Kampung Adat di Kabupaten Siak D Haryono Melayunesia Law 1 (1), 12-31, 2017 | 6 | 2017 |
Penegakan Hukum terhadap Kekerasan pada Anak Menurut Hukum Adat Siak Sri Indrapura NP Rani Melayunesia Law 2 (1), 11-24, 2018 | 4* | 2018 |
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup NR Sirait Melayunesia Law 2 (2), 230-248, 2018 | 3 | 2018 |
Pemutusan Hubungan Kerja Atas Kesalahan Berat Setelah Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerajaan Dicabut Oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012 … RGM Manik Universitas Riau-Pasca Ilmu Hukum, 2016 | 3 | 2016 |
Peran Tokoh Adat Dalam Pembentukan Desa Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan D Artina Melayunesia Law 1 (1), 1-11, 0 | 3 | |
Pengadaan secara Elektronik (LPSE) sebagai Usaha Pemerintah dalam Pencegahan Persekongkolan Tender menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 R Febrina Melayunesia Law 1 (1), 51-64, 2017 | 2 | 2017 |
Legitimasi Kebijakan Indonesia dalam Penindakan Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing menurut Perspektif Hukum Internasional KR Lutfi, SMD Hutabarat Melayunesia Law 1 (1), 32-50, 2017 | 2 | 2017 |
Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Sistem Peradilan Administrasi Pemilihan Umum muzahirin muzahirin Melayunesia Law 2 (2), 211-229, 2018 | 1 | 2018 |
Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Corporate Social Responsibility Dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dikaitkan Dengan Prinsip Kepastian Hukum Di … hafis vivaldi akbar Melayunesia Law 2 (1), 94-109, 2018 | 1 | 2018 |
Hukum Konsumen terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia yang Mengalami Kredit Macet pada Lembaga Pembiayaan KA Anas Melayunesia Law 1 (1), 96-110, 0 | 1 | |
Problematika Hukum dalam Penerapan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor … R M Melayunesia Law 2 (1), 110-127, 2018 | | 2018 |
Upaya Hukum Masyarakat Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 AS Utama Melayunesia Law 2 (1), 79-93, 2018 | | 2018 |
Penyelesaian Tindak Pidana melalui Mediasi Penal di Kabupaten Pelalawan Riau dalam Perspektif Hukum Progresif dan Restorative Justice novi yulianti Melayunesia Law 2 (1), 60-78, 2018 | | 2018 |
Copyright Protection in Indonesia: Study of Amendment of Act Number 28 of 2014 on Copyright D Putranti Melayunesia Law 2 (1), 25-43, 2018 | | 2018 |
Upaya Mewujudkan Keterwakilan Perempuan di Parlemen dalam Rangka Mendukung Kebijakan Affirmative Action Quota 30 Persen S Sufiarina Melayunesia Law 2 (2), 179-196, 0 | | |
Menjadikan Pemilik Tanah Sebagai Pemegang Saham Perusahaan, Sebagai Alternatif Pembebasan Tanah Masyarakat DD Amdanata, N Mansor Melayunesia Law 2 (2), 160-178, 0 | | |