Melayunesia Law
Melayunesia Law
Verified email at lecturer.unri.ac.id - Homepage
TitleCited byYear
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce
H Natalia
Melayunesia Law 1 (1), 111-126, 2017
11*2017
Rizana, 2018, Upaya Hukum Masyarakat Kecamatan Rumbai Pekanbaru dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR)
AS Utama
Melayunesia Law, 79-93, 0
3
Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Sistem Peradilan Administrasi Pemilihan Umum
muzahirin muzahirin
Melayunesia Law 2 (2), 211-229, 2018
2018
Problematika Hukum dalam Penerapan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor …
R M
Melayunesia Law 2 (1), 110-127, 2018
2018
Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Corporate Social Responsibility Dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dikaitkan Dengan Prinsip Kepastian Hukum Di …
hafis vivaldi akbar
Melayunesia Law 2 (1), 94-109, 2018
2018
Upaya Hukum Masyarakat Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012
AS Utama
Melayunesia Law 2 (1), 79-93, 2018
2018
Penyelesaian Tindak Pidana melalui Mediasi Penal di Kabupaten Pelalawan Riau dalam Perspektif Hukum Progresif dan Restorative Justice
novi yulianti
Melayunesia Law 2 (1), 60-78, 2018
2018
Copyright Protection in Indonesia: Study of Amendment of Act Number 28 of 2014 on Copyright
D Putranti
Melayunesia Law 2 (1), 25-43, 2018
2018
Penegakan Hukum terhadap Kekerasan pada Anak Menurut Hukum Adat Siak Sri Indrapura
NP Rani
Melayunesia Law 2 (1), 11-24, 2018
2018
Peran Pemuka Adat sebagai Mediator terhadap Penyelesaian Konflik dalam Proses Perkawinan pada Masyarakat Muna di Sulawesi Tenggara
N Intan
Melayunesia Law 2 (1), 1-10, 2018
2018
Pengadaan secara Elektronik (LPSE) sebagai Usaha Pemerintah dalam Pencegahan Persekongkolan Tender menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
R Febrina
Melayunesia Law 1 (1), 51-64, 2017
2017
Upaya Mewujudkan Keterwakilan Perempuan di Parlemen dalam Rangka Mendukung Kebijakan Affirmative Action Quota 30 Persen
S Sufiarina
Melayunesia Law 2 (2), 179-196, 0
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
NR Sirait
Melayunesia Law 2 (2), 230-248, 0
Rekonstruksi Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Berbasis pada Prinsip Negara Hukum Pancasila
R Mukhlis
Melayunesia Law 2 (1), 44-59, 0
Menjadikan Pemilik Tanah Sebagai Pemegang Saham Perusahaan, Sebagai Alternatif Pembebasan Tanah Masyarakat
DD Amdanata, N Mansor
Melayunesia Law 2 (2), 160-178, 0
Sublimitas Supra-Dogma Hukum Adat dalam Hierarkhi Kaidah-kaidah Hukum Internasional
H Bakir
Melayunesia Law 2 (2), 249-266, 0
Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Pada Masyarakat Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar-Riau
FF Ferawati, DD Dasrol
Melayunesia Law 2 (2), 128-143, 0
Perbandingan Konsep Hukum dalam Epistemologi Positivisme dan Materialisme
M Fahrazi
Melayunesia Law 2 (2), 197-210, 0
PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBUKTIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI DESA BUKIT KERIKIL BENGKALIS RIAU
R Suryono
Melayunesia Law 2 (2), 144-159, 0
Legitimasi Kebijakan Indonesia dalam Penindakan Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing menurut Perspektif Hukum Internasional
KR Lutfi, SMD Hutabarat
Melayunesia Law 1 (1), 32-50, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20