Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga D Iskandar Yustisi 3 (2), 13, 2016 | 30 | 2016 |
Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retensionisme dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati di Tingkat Global dan Nasional S Daming YUSTISI 3 (1), 37, 2016 | 23 | 2016 |
HAK PEMELIHARAAN ATAS ANAK (HADHANAH) AKIBAT PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF P Purwaningsih YUSTISI 1 (2), 55-65, 2014 | 21 | 2014 |
Perceraian di Bawah Tangan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif L Ratnawaty YUSTISI 4 (1), 112, 2017 | 18 | 2017 |
Pola Pembinaan Narapidana di Lapas Paledang Bogor Sebagai Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan M Nugraha YUSTISI 4 (2), 2017 | 14 | 2017 |
Kajian Filsafat Tentang Kesejahteraan Hewan Dalam Kaitannya Dengan Pengelolaan Di Lembaga Konservasi I Triastuti YUSTISI 2 (1), 6, 2015 | 13 | 2015 |
Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah M Nugraha YUSTISI 3 (1), 31, 2016 | 12 | 2016 |
PERAN DAN FUNGSI PASAR MODAL DALAM PEREKONOMIAN SUATU NEGARA S Hartini YUSTISI 3 (2), 55, 2016 | 11 | 2016 |
STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA P Purwaningsih YUSTISI 3 (2), 61, 2016 | 9 | 2016 |
AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KOTA BOGOR P Purwaningsih, F Muslicha YUSTISI 1 (2), 1-10, 2014 | 9 | 2014 |
MEMBANGUN MORAL BERKEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA D Hilman, L Ratnawaty YUSTISI 4 (1), 59, 2017 | 8 | 2017 |
Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak S Hartini YUSTISI 4 (2), 2017 | 7 | 2017 |
PROSES PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT MINANGKABAU P Purwaningsih, L Ratnawaty, Z Hendri YUSTISI 4 (1), 80, 2017 | 7 | 2017 |
KEDUDUKAN NIKAH SIRRI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA L Ratnawaty YUSTISI 2 (2), 13, 2015 | 7 | 2015 |
Delik Perzinaan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam D Hilman Yustisi 1 (1), 2014 | 7 | 2014 |
Pembebanan Biaya Administrasi dalam Praktek Perbankan Syariah Ditinjau dari Aspek Teori Keadilan dan Hukum Perbankan Syariah I Fajri YUSTISI 2 (2), 68, 2015 | 6 | 2015 |
Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di kota Bogor L Ratnawaty, S Hartini YUSTISI 4 (2), 2017 | 5 | 2017 |
PELUANG DAN TANTANGAN PERWUJUDAN SISTEM PERADILAN YANG BERSIH DAN BERKUALITAS S Daming YUSTISI 3 (2), 39, 2016 | 5 | 2016 |
FAKTOR YURIDIS SOSIOLOGIS MENINGKATNYA PERCERAIAN DI KOTA BOGOR L Ratnawaty YUSTISI 1 (2), 15-22, 2014 | 5 | 2014 |
IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM PENYUSUNAN PERJANJIANSEKTORPENJAMINAN SYARIAH I Fajri, AR Rosyadi YUSTISI 4 (2), 2017 | 4 | 2017 |