Ikuti
Ida R Hasan
Ida R Hasan
Universitas Singaperbangsa Karawang
Email yang diverifikasi di fh.unsika.ac.id
Judul
Dikutip oleh
Dikutip oleh
Tahun
Hakekat Ilmu Hukum Ditinjau Dari Filsafat Ilmu
IR Hasan
Nasional 4 (FH Unsika), 269-281, 2019
32019
Memahami argumentasi Mahkamah Konstitusi tentang hak politik mantan terpidana dalam pemilihan kepala daerah (Studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019)
I Hasan, MHON Singadimedja
Jurnal Muhakkamah 5 (2), 150-168, 2020
22020
Street Crime during Covid-19 Pandemic in Perspective of Routine Activity Law Theory and it Influence on Indonesian Criminal Law
I Hasan, HO Singadimedja, YY Wedha, SIM Awi, E Nurcahyo
International Journal of Science, Technology & Management 1 (2), 46-54, 2020
22020
PERTIMBANGAN HAKIM ATAS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN MODUS CARDING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
IR Hasan
Jurnal Ilmiah Advokasi 10 (2), 113-131, 2022
12022
Tinjauan Yuridis Pengawasan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dihubungkan dengan Pertanggungjawaban Kepala Desa
DAC Panjaitan, IR Hasan, S Hamimah
Innovative: Journal Of Social Science Research 4 (3), 81-91, 2024
2024
MEKANISME ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI ARBITRASE
YM Sinaga, TS Ansari, R Apriani, IR Hasan
NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 11 (1), 18-21, 2024
2024
Sosialisasi Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Bekerja Disabilitas pada Masyarakat Desa Kutaampel Kabupaten Karawang
IR Hasan, H Faridah, HN Singadimedja, SD Andini
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 13 (1), 33-42, 2023
2023
PENGARUH SISTEM MULTI PARTAI TERHADAP KEDUDUKAN PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL MENURUT UUD NRI TAHUN 1945
IR Hasan, MH SH
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum 1 (2), 235-266, 2016
2016
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/Puu-Xvii/2019 Tentang Norma Hak Mencalonkan Diri Dalam Pilkada Bagi Mantan Terpidana Ditinjau Dari Aspek Pemidanaan
MHON Singadimedja, IR Hasan
Jurnal Penelitian Hukum DE JURE 16 (3), 2016
2016
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–9