Pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa Y Kadir, RM Moonti Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 6 (3), 430-442, 2018 | 93 | 2018 |
Perlindungan hukum indikasi geografis sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual WR Yessiningrum Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 3 (1), 2015 | 90 | 2015 |
Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19 D Rismana, H Hariyanto Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 9 (3), 2021 | 40 | 2021 |
Penanggulangan Pencemaran Sampah Plastik Di Laut Berdasarkan Hukum Internasional GD Wahyudin, A Afriansyah Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 8 (3), 529-550, 2020 | 36 | 2020 |
Implementation Of Technical Sub Committee Border Demarcation And Regulation (TSC-BDR) Agreement Between Indonesia-Timor Leste In The Resolution Of The Land Border Dispute DGS Mangku Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 8 (3), 405-419, 2020 | 35 | 2020 |
Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan RM Palilati Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 5 (1), 49-67, 2017 | 33 | 2017 |
Tanggung Jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta Nominee Yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum Oleh Para Pihak E Pertiwi Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 6 (2), 245-258, 2018 | 29 | 2018 |
Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Hak Yang Kuat DA Kusuma, R Rodliyah, S Sahnan Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 5 (2), 309-321, 2017 | 26 | 2017 |
Akibat hukum jual beli hak atas tanah yang belum didaftarkan BHP Rosandi Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 4 (3), 423-435, 2016 | 26 | 2016 |
Analisis Yuridis Proses Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Pada Kawasan Hutan RA Hidayat Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 4 (2), 2016 | 26 | 2016 |
Tinjauan yuridis mengenai marketplace berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia EF Thalib, NPS Meinarni Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 7 (2), 2019 | 25 | 2019 |
Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan A Wirya Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 3 (1), 2015 | 24 | 2015 |
Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa K Anwar Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 3 (2), 2015 | 24 | 2015 |
Analisis Hukum Tentang Peralihan Hak Milik Atas Tanah Dengan Bukti Akta Di Bawah Tangan Sebagai Dasar Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali (Studi Di Kabupaten Lombok Tengah) MJ Maulidi, M Arba, K Kaharuddin Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan 5 (3), 419, 2017 | 23 | 2017 |
The Implementation of Notary Inclusive Rights in The Frame of Law Enforcement As a Public Official I Lubis, T Siregar, I Koto, R Chansrakaeo, DIS Lubis Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 10 (3), 595-608, 2022 | 21 | 2022 |
Peran Penyidik Polri Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi di PPA Polres Lobar) S Riadi Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 4 (2), 2016 | 21 | 2016 |
Pelaksanaan Prinsip Keadilan dalam pemberian ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Studi kasus pelebaran jalan raya di kota praya kabupaten lombok tengah) H Zarkasih Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 3 (2), 2015 | 21 | 2015 |
Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara P POLICY Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 8 (1), 2020 | 20 | 2020 |
Kewenangan badan pertanahan nasional dalam penyelesaian sengketa pertanahan S Sahnan, M Arba, LWP Suhartana Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 7 (3), 436-450, 2019 | 20 | 2019 |
Keabsahan, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah Di Kecamatan Sukamulia) MA Idrus Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan 5 (1), 2017 | 20 | 2017 |