Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia R Saputra Anti Korupsi Integritas 3 (Komisi Pemberantasan Korupsi), 115-130, 2017 | 65* | 2017 |
Membatasi transaksi tunai: peluang dan tantangan A Gunawan, EN Oemar, R Saputra Indonesian Legal Roundtable, 2013 | 22 | 2013 |
Refleksi Peran Kantor Penghubung Komisi Yudisial dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Peradilan di Indonesia R Saputra Jurnal Peradilan Indonesia, Teropong 6 (Masyarakat Pemantau Peradilan …, 2018 | 10 | 2018 |
Mendorong Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Kampanye Melalui Pembatasan Transaksi Keuangan Tunai R Saputra Jurnal Pemilu dan Demokrasi 6, 63-86, 2013 | 9 | 2013 |
Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia. Integritas, 3 (1), 115–130 R Saputra | 5 | 2017 |
Paradigma Anti-Pencucian Uang Dan Kodifikasi Hukum Pidana; Catatan Atas Masuknya Pasal-Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Rancangan Kuhp R Saputra, IL Roundtable | 2 | 2020 |
Pemulihan Hak-Hak Korban Penyiksaan di Tahanan Kepolisian Sektor Sijunjung, Sumatera Barat R Saputra, S Syafridatati Jurnal Cita Hukum 4 (2), 76985, 2016 | 1 | 2016 |
Pendekatan anti pencucian uang sebagai strategi pemberantasan kejahatan (tinjauan atas putusan pengadilan tindak pidana pencucian uang di Indonesia R Saputra Universitas Indonesia, 2015 | | 2015 |
Laporan Eksaminasi Publik Putusan Perkara Tindak Korupsi No. 38/PID. B/TPK/2011/PN. JKT. PST R Saputra Jurnal Hukum PRIORIS 3 (1), 113-133, 2012 | | 2012 |
PENERAPAN KONSEP PERTANGGUNG-JAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KASUS PENGGELAPAN PAJAK ASIAN AGRI GROUP R Saputra | | |
KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PAJAK; STUDI PERKARA PELANGGARAN PAJAK ASIAN AGRI GROUP R Saputra | | |
KAITAN PAHAM POSITIVISME HUKUM DENGAN PRINSIP MALUM PROHIBITUM DALAM PROSES PEMBENTUKAN ATURAN HUKUM PIDANA R Saputra | | |
POSITIVISME HUKUM DALAM KERANGKA KONSEPSI R Saputra | | |
PEMULIHAN KONDISI SOSIAL YANG DIRUSAK AKIBAT SUATU TINDAK PIDANA MELALUI PROSES PERADILAN PIDANA BERDASARKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) R Saputra | | |
Meluruskan Tugas Konstitusional DPR Dalam Pengangkatan Hakim Agung; Pembelajaran dari Hasil Uji Materi Perkara No. 27/PUU-XI/20131 R Saputra | | |