LAW REFORM
LAW REFORM
e-Journal Program Studi Magister Ilmu Hukum FH UNDIP
Email yang diverifikasi di staff.undip.ac.id - Beranda
JudulDikutip olehTahun
Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia
S Rahardjo
LAW REFORM 1 (1), 1-10, 2005
542005
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce
BH Mantri
LAW REFORM 3 (1), 1-21, 2007
162007
Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang …
A Atsar
LAW REFORM 13 (2), 284-299, 2017
52017
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging
TB Utami
LAW REFORM 3 (1), 86-129, 2010
52010
Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Melindungi Transaksi E-Commerce di Indonesia
RA Fitriono
LAW REFORM 7 (1), 76-108, 2011
32011
Kebijakan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga melalui Mediasi Penal
L Wulandari
LAW REFORM 4 (1), 1-19, 2010
32010
Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Rangka Penangulangan Tindak Pidana Malpraktik Kedokteran
P Adi
LAW REFORM 6 (1), 83-96, 2010
32010
Kesepakatan Sosial sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pemilu (studi Kasus Konflik Pemilu Tahun 2004 di Kabupaten Batang)
L Purnomo
LAW REFORM 2 (2), 10-29, 2007
32007
GLOBALISASI LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER (LGBT): PERSPEKTIF HAM DAN AGAMA DALAM LINGKUP HUKUM DI INDONESIA
R Yansyah, R Rahayu
Law Reform 14 (1), 132-146, 2018
22018
KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BAGI ORANG ASING DI INDONESIA
MN Ardani
LAW REFORM 13 (2), 204-216, 2017
22017
Kebijakan Hukum Pidana (Penal) dan Non Hukum Pidana (Non Penal) dalam Menanggulangi Aliran Sesat
S Abdullah
LAW REFORM 4 (2), 95-110, 2017
2*2017
Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia
GP Mulyono, BN Arief
LAW REFORM 12 (1), 1-16, 2016
22016
Kajian Politik Hukum Tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin USAha Pertambangan Mineral dan Batubara
RZ Putri, LT ALW
LAW REFORM 11 (2), 199-206, 2015
22015
Rekonstruksi Asas Kesamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law)(Suatu Kajian Khusus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 21-22/PUU-V/2007 Dalam Perspektif Filsafat Hukum
AU Aedi
LAW REFORM 8 (2), 1-19, 2013
22013
Kebijakan Hukum Pidana dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
S Wahyuni
LAW REFORM 3 (2), 82-100, 2010
22010
Mediasi Pidana (Penal Mediation) Dalam Penyelesaian Sengketa/masalah Perbankan Beraspek Pidana Di Luar Pengadilan
BN Arief
LAW REFORM 2 (1), 1-13, 2006
22006
Problematika Penyelesaian Sengketa Tanah Di Lokasi Tanjung Sari Kabupaten Banggai
N Hipan, NM Nur, H Djanggih
Law Reform 14 (2), 205-219, 2018
12018
PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA PENGIRIMAN BARANG DALAM HAL TERJADI KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG
AA Musyafah, HW Khasna, BE Turisno
LAW REFORM 14 (2), 151-161, 2018
12018
URGENSI REKONSTRUKSI HUKUM E-COMMERCE DI INDONESIA
MR Anjani, B Santoso
LAW REFORM 14 (1), 89-103, 2018
12018
Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Dan Pejabat Lain
H Juliani
LAW REFORM 13 (2), 234-248, 2017
12017
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–20