| Pendidikan hukum sebagai pendidikan manusia S Rahardjo LAW REFORM 1 (1), 1-10, 2009 | 80 | 2009 |
| Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce BH Mantri LAW REFORM 3 (1), 1-21, 2007 | 20 | 2007 |
| Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang … A Atsar Law Reform 13 (2), 284-299, 2018 | 10 | 2018 |
| Globalisasi lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia R Yansyah, R Rahayu Law Reform 14 (1), 132-146, 2018 | 6 | 2018 |
| Pengaturan Klausula baku dalam hukum perjanjian untuk mencapai keadilan berkontrak MH Muaziz, A Busro Law Reform 11 (1), 74-84, 2015 | 6 | 2015 |
| Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Melindungi Transaksi E-Commerce di Indonesia RA Fitriono LAW REFORM 7 (1), 76-108, 2011 | 6 | 2011 |
| Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika A Zahra, RB Sularto Law Reform 13 (1), 18-27, 2017 | 5 | 2017 |
| Kebijakan Hukum “Tranferability” Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia K Roisah Law Reform 11 (2), 241-254, 2015 | 5 | 2015 |
| Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging TB Utami Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2007 | 5 | 2007 |
| Fungsi Pengawasan Komisaris Terkait Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat: Pendekatan Good Corporate Governance dan Asas Itikad Baik NKS Dharmawan, IGA Kurniawan Law Reform 14 (2), 236-247, 2018 | 4 | 2018 |
| Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Tradisional Di Era Liberalisasi Perdagangan NKD Dewi LAW REFORM 14 (1), 1-14, 2018 | 4 | 2018 |
| Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing Di Indonesia MN Ardani LAW REFORM 13 (2), 204-216, 2017 | 4 | 2017 |
| Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dengan Pembentukan Peraturan Daerah B Wedhitami LAW REFORM 9 (2), 32-48, 2014 | 4 | 2014 |
| Kebijakan penanganan kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal L Wulandari LAW REFORM 4 (1), 1-19, 2008 | 4 | 2008 |
| Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce Di Indonesia MR Anjani, B Santoso LAW REFORM 14 (1), 89-103, 2018 | 3 | 2018 |
| Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Publik Pada Pelaksanaan Tugas Dalam Situasi Darurat GA Sihotang, P Pujiyono, N Sa’adah LAW REFORM 13 (1), 60-69, 2017 | 3 | 2017 |
| PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA JASA PENGIRIMAN PAKET BARANG DOMESTIK ATAS TINDAKAN KONSUMEN YANG BERITIKAD TIDAK BAIK (STUDI PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO) YOGYAKARTA) W Yudikindra, SM Badriyah LAW REFORM 12 (1), 47-59, 2016 | 3 | 2016 |
| Eksistensi Dan Perlindungan Wayang Orang Sriwedari Surakarta Ditinjau Dari Aspek Hukum Hak Cipta M Kusharyani, B Santoso, F Wisnaeni Law Reform 12 (1), 60-72, 2016 | 3 | 2016 |
| Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia GP Mulyono, BN Arief LAW REFORM 12 (1), 1-16, 2016 | 3 | 2016 |
| Pidana Penjara Terbatas: Sebuah Gagasan dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana di Indonesia A Kholiq, BN Arief, E Soponyono LAW REFORM 11 (1), 100-112, 2015 | 3 | 2015 |
