Pendidikan hukum sebagai pendidikan manusia S Rahardjo Law Reform 1 (1), 1-10, 2005 | 172* | 2005 |
Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia AM Christia, B Ispriyarso Law Reform 15 (1), 149-163, 2019 | 142 | 2019 |
Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi M Bunga, MD Maroa, A Arief, H Djanggih Law Reform 15 (1), 85-97, 2019 | 99 | 2019 |
Globalisasi lesbian, gay, biseksual, dan transgender (Lgbt): perspektif HAM dan agama dalam lingkup hukum di Indonesia R Yansyah, R Rahayu Law Reform 14 (1), 132-146, 2018 | 91 | 2018 |
Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang … A Atsar Law Reform 13 (2), 284-299, 2017 | 81 | 2017 |
Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat HS Disemadi, K Roisah Law Reform 15 (2), 177-194, 2019 | 78 | 2019 |
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce BH Mantri LAW REFORM 3 (1), 1-21, 2007 | 55 | 2007 |
Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce Di Indonesia MR Anjani, B Santoso Law Reform 14 (1), 89-103, 2018 | 48 | 2018 |
Optimalisasi peningkatan kualitas kredit dalam rangka mengatasi kredit bermasalah A Chosyali, T Sartono Law Reform 15 (1), 98-112, 2019 | 46 | 2019 |
Pengaturan Klausula baku dalam hukum perjanjian untuk mencapai keadilan berkontrak MH Muaziz, A Busro Law Reform 11 (1), 74-84, 2015 | 46 | 2015 |
Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang K Kusaimah Adil: Jurnal Hukum STIH YPM 3 (1), 76-85, 2021 | 42 | 2021 |
Upaya mengurangi kepadatan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia GP Mulyono, BN Arief Law Reform 12 (1), 1-16, 2016 | 39 | 2016 |
Mencari hukum yang berkeadilan bagi anak melalui diversi RPA Priamsari Law Reform 14 (2), 220-235, 2018 | 38 | 2018 |
Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika A Zahra, RB Sularto Law Reform 13 (1), 18-27, 2017 | 37 | 2017 |
Aspek Keadilan dalam Kontrak Bisnis di Indonesia (Kajian pada Perjanjian Waralaba) EA Priyono Law Reform 14 (1), 15-28, 2018 | 36 | 2018 |
Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia KA Wardani, SE Wahyuningsih Jurnal Hukum Khaira Ummah 12 (4), 951-958, 2017 | 36 | 2017 |
KEBIJAKAN FORMULASI TENTANG PERUMUSAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA FP Alviolita, BN Arief LAW REFORM 15 (1), 130-148, 2019 | 34 | 2019 |
KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TENTANG PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DI DUNIA MAYA I Kamalludin, BN Arief LAW REFORM 15 (1), 113-129, 2019 | 30 | 2019 |
Kepemilikan hak atas tanah bagi orang asing di Indonesia MN Ardani Law Reform 13 (2), 204-216, 2017 | 30 | 2017 |
Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik Sara Di Kepulauan Kei Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional RH Rado, BN Arief, E Soponyono Law Reform 12 (2), 266-276, 2016 | 30 | 2016 |