LAW REFORM
LAW REFORM
e-Journal Program Studi Magister Ilmu Hukum FH UNDIP
Email yang diverifikasi di staff.undip.ac.id - Beranda
JudulDikutip olehTahun
Pendidikan hukum sebagai pendidikan manusia
S Rahardjo
LAW REFORM 1 (1), 1-10, 2009
692009
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce
BH Mantri
LAW REFORM 3 (1), 1-21, 2007
202007
Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang …
A Atsar
LAW REFORM 13 (2), 284-299, 2018
82018
Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging
TB Utami
Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2007
62007
Pengaturan Klausula Baku dalam Hukum Perjanjian untuk Mencapai Keadilan Berkontrak
MH Muaziz, A Busro
LAW REFORM 11 (1), 74-84, 2015
52015
Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Melindungi Transaksi E-Commerce di Indonesia
RA Fitriono
LAW REFORM 7 (1), 76-108, 2011
52011
Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia
R Yansyah, R Rahayu
Law Reform 14 (1), 132-146, 2018
42018
DISKRESI DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PUBLIK PADA PELAKSANAAN TUGAS DALAM SITUASI DARURAT
GA Sihotang, P Pujiyono, N Sa’adah
LAW REFORM 13 (1), 60-69, 2017
32017
Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika
A Zahra, RB Sularto
Law Reform 13 (1), 18-27, 2017
32017
KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BAGI ORANG ASING DI INDONESIA
MN Ardani
LAW REFORM 13 (2), 204-216, 2017
32017
Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dengan Pembentukan Peraturan Daerah
B Wedhitami
LAW REFORM 9 (2), 32-48, 2014
32014
Rekonstruksi Asas Kesamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law)(Suatu Kajian Khusus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 21-22/PUU-V/2007 Dalam Perspektif Filsafat Hukum
AU Aedi
LAW REFORM 8 (2), 1-19, 2013
32013
Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Malpraktik Kedokteran
P Adi
UNIVERSITAS DIPONEGORO, 2010
32010
Kebijakan penanganan kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal
L Wulandari
LAW REFORM 4 (1), 1-19, 2008
32008
Kesepakatan Sosial sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pemilu (studi Kasus Konflik Pemilu Tahun 2004 di Kabupaten Batang)
L Purnomo
LAW REFORM 2 (2), 10-29, 2007
32007
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA JASA PENGIRIMAN PAKET BARANG DOMESTIK ATAS TINDAKAN KONSUMEN YANG BERITIKAD TIDAK BAIK (STUDI PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO) YOGYAKARTA)
W Yudikindra, SM Badriyah
LAW REFORM 12 (1), 47-59, 0
3
PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA PENGIRIMAN BARANG DALAM HAL TERJADI KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG
AA Musyafah, HW Khasna, BE Turisno
LAW REFORM 14 (2), 151-161, 0
3
FUNGSI PENGAWASAN KOMISARIS TERKAIT KESEHATAN BANK PERKREDITAN RAKYAT: PENDEKATAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN ASAS ITIKAD BAIK
NKS Dharmawan, IGA Kurniawan
LAW REFORM 14 (2), 236-247, 0
3
Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce Di Indonesia
MR Anjani, B Santoso
LAW REFORM 14 (1), 89-103, 0
3
Problematika Penyelesaian Sengketa Tanah Di Lokasi Tanjung Sari Kabupaten Banggai
N Hipan, NM Nur, H Djanggih
Law Reform 14 (2), 205-219, 2018
22018
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–20