| Pendidikan hukum sebagai pendidikan manusia S Rahardjo LAW REFORM 1 (1), 1-10, 2009 | 88 | 2009 |
| Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce BH Mantri LAW REFORM 3 (1), 1-21, 2007 | 23 | 2007 |
| Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang … A Atsar Law Reform 13 (2), 284-299, 2017 | 14 | 2017 |
| Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi M Bunga, MD Maroa, A Arief, H Djanggih Law Reform 15 (1), 85-97, 2019 | 11 | 2019 |
| Kebijakan formulasi hukum pidana dalam melindungi transaksi e-commerce di Indonesia RA Fitriono Law Reform 7 (1), 76-108, 2011 | 9 | 2011 |
| Globalisasi lesbian, gay, biseksual, dan transgender (Lgbt): perspektif HAM dan agama dalam lingkup hukum di Indonesia R Yansyah, R Rahayu Law Reform 14 (1), 132-146, 2018 | 8 | 2018 |
| Pengaturan Klausula baku dalam hukum perjanjian untuk mencapai keadilan berkontrak MH Muaziz, A Busro Law Reform 11 (1), 74-84, 2015 | 8 | 2015 |
| Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce Di Indonesia MR Anjani, B Santoso LAW REFORM 14 (1), 89-103, 2018 | 7 | 2018 |
| Upaya mengurangi kepadatan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia GP Mulyono, BN Arief LAW REFORM 12 (1), 1-16, 2016 | 7 | 2016 |
| Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Tradisional Di Era Liberalisasi Perdagangan NKD Dewi LAW REFORM 14 (1), 1-14, 2018 | 6 | 2018 |
| Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika A Zahra, RB Sularto Law Reform 13 (1), 18-27, 2017 | 6 | 2017 |
| Kebijakan penanganan kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal L Wulandari LAW REFORM 4 (1), 1-19, 2008 | 6 | 2008 |
| Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging TB Utami Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2007 | 6 | 2007 |
| Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kredit Dalam Rangka Mengatasi Kredit Bermasalah A Chosyali, T Sartono LAW REFORM 15 (1), 98-112, 2019 | 5 | 2019 |
| Problematika Penyelesaian Sengketa Tanah Di Lokasi Tanjung Sari Kabupaten Banggai N Hipan, NM Nur, H Djanggih Law Reform 14 (2), 205-219, 2018 | 5 | 2018 |
| Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang AA Musyafah, HW Khasna, BE Turisno LAW REFORM 14 (2), 151-161, 2018 | 5 | 2018 |
| Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Paket Barang Domestik Atas Tindakan Konsumen Yang Beritikad Tidak Baik (Studi Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Yogyakarta) W Yudikindra, SM Badriyah LAW REFORM 12 (1), 47-59, 2016 | 5 | 2016 |
| Pidana Penjara Terbatas: Sebuah Gagasan dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana di Indonesia A Kholiq, BN Arief, E Soponyono LAW REFORM 11 (1), 100-112, 2015 | 5 | 2015 |
| Kebijakan Hukum “Tranferability” Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia K Roisah Law Reform 11 (2), 241-254, 2015 | 5 | 2015 |
| Kebijakan Formulasi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia RF Batubara Law Reform 10 (1), 74-83, 2014 | 5 | 2014 |
