| Pendidikan hukum sebagai pendidikan manusia S Rahardjo LAW REFORM 1 (1), 1-10, 2009 | 69 | 2009 |
| Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce BH Mantri LAW REFORM 3 (1), 1-21, 2007 | 20 | 2007 |
| Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang … A Atsar LAW REFORM 13 (2), 284-299, 2018 | 8 | 2018 |
| Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging TB Utami Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2007 | 6 | 2007 |
| Pengaturan Klausula Baku dalam Hukum Perjanjian untuk Mencapai Keadilan Berkontrak MH Muaziz, A Busro LAW REFORM 11 (1), 74-84, 2015 | 5 | 2015 |
| Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Melindungi Transaksi E-Commerce di Indonesia RA Fitriono LAW REFORM 7 (1), 76-108, 2011 | 5 | 2011 |
| Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia R Yansyah, R Rahayu Law Reform 14 (1), 132-146, 2018 | 4 | 2018 |
| DISKRESI DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PUBLIK PADA PELAKSANAAN TUGAS DALAM SITUASI DARURAT GA Sihotang, P Pujiyono, N Sa’adah LAW REFORM 13 (1), 60-69, 2017 | 3 | 2017 |
| Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika A Zahra, RB Sularto Law Reform 13 (1), 18-27, 2017 | 3 | 2017 |
| KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BAGI ORANG ASING DI INDONESIA MN Ardani LAW REFORM 13 (2), 204-216, 2017 | 3 | 2017 |
| Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dengan Pembentukan Peraturan Daerah B Wedhitami LAW REFORM 9 (2), 32-48, 2014 | 3 | 2014 |
| Rekonstruksi Asas Kesamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law)(Suatu Kajian Khusus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 21-22/PUU-V/2007 Dalam Perspektif Filsafat Hukum AU Aedi LAW REFORM 8 (2), 1-19, 2013 | 3 | 2013 |
| Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Malpraktik Kedokteran P Adi UNIVERSITAS DIPONEGORO, 2010 | 3 | 2010 |
| Kebijakan penanganan kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal L Wulandari LAW REFORM 4 (1), 1-19, 2008 | 3 | 2008 |
| Kesepakatan Sosial sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pemilu (studi Kasus Konflik Pemilu Tahun 2004 di Kabupaten Batang) L Purnomo LAW REFORM 2 (2), 10-29, 2007 | 3 | 2007 |
| PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA JASA PENGIRIMAN PAKET BARANG DOMESTIK ATAS TINDAKAN KONSUMEN YANG BERITIKAD TIDAK BAIK (STUDI PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO) YOGYAKARTA) W Yudikindra, SM Badriyah LAW REFORM 12 (1), 47-59, 0 | 3 | |
| PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA PENGIRIMAN BARANG DALAM HAL TERJADI KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG AA Musyafah, HW Khasna, BE Turisno LAW REFORM 14 (2), 151-161, 0 | 3 | |
| FUNGSI PENGAWASAN KOMISARIS TERKAIT KESEHATAN BANK PERKREDITAN RAKYAT: PENDEKATAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN ASAS ITIKAD BAIK NKS Dharmawan, IGA Kurniawan LAW REFORM 14 (2), 236-247, 0 | 3 | |
| Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce Di Indonesia MR Anjani, B Santoso LAW REFORM 14 (1), 89-103, 0 | 3 | |
| Problematika Penyelesaian Sengketa Tanah Di Lokasi Tanjung Sari Kabupaten Banggai N Hipan, NM Nur, H Djanggih Law Reform 14 (2), 205-219, 2018 | 2 | 2018 |
