Arah pembaharuan hukum nasional dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 U Suratno Yustitia 5 (1), 155-169, 2019 | 7 | 2019 |
Pengantar Ilmu Hukum U Suratno, SHM Si K-Media: Yogyakarta, 2020 | 1 | 2020 |
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Dikenakan Tindakan Penyitaan Sepeda Motor Oleh Lembaga Pembiayaan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang … U Suratno Yustitia 3 (1), 87-103, 2017 | 1 | 2017 |
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH BERIRIGASI A Suherman, U Suratno Jurnal Pembangunan Pertanian 1, 2017 | 1 | 2017 |
The Empowerment of Digital Literacy Aspects in Education Policy: Supporting Young Generation's Preparability for the Digital Era Literature Review U Suratno, D Nursidi, I Cahyanto Formosa Journal of Applied Sciences 3 (2), 587-596, 2024 | | 2024 |
The Legal Politics of Irrigation Management in Developing Agroindustry in Facing the Industrial Revolution 4.0 U Suratno International Conference on Agriculture, Social Sciences, Education …, 2020 | | 2020 |
PENEMUAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014. MK KASUS PROYEK BIOMEDIASI PT. CHEVRON BACHTIAR ABDUL FATAH U Suratno Yustitia 4 (2), 223-237, 2018 | | 2018 |
PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL BATIK TRADISIONAL PAOMAN DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT INDRAMAYU U Suratno Yustitia 4 (1), 92-118, 2018 | | 2018 |
ANALISIS PERBEDAAN PENGATURAN ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN DAN KETENTUAN TRIPs AGREEMENT TERHADAP PERJANJIAN LISENSI PATEN U Suratno Yustitia 3 (2), 199-215, 2017 | | 2017 |
SISTEM PENDAFTARAN MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN IMPLIKASINYA PADA MEREK YANG BELUM TERDAFTAR U Suratno Gema Wiralodra 7 (1), 1-14, 2016 | | 2016 |
PENYELESAIAN SENGKATA HAK CIPTA BAGI PENERBIT BUKU MEMEGANG HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA U Suratno Gema Wiralodra 6 (1), 7-21, 2015 | | 2015 |
OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN HAK CIPTA CAKRAM OPTIK GUNA TERWUJUDNYA KEPASTIAN HUKUM BAGI INVESTOR DI INDONESIA U Suratno Gema Wiralodra 5 (1), 1-7, 2014 | | 2014 |
PENEREPAN PEMBUKTIAN TERBALIK PADA TINDAK PIDANA KORUSI DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN. 2001 JO UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN. 1999 TENTANG TINDAK … U Suratno Gema Wiralodra 4 (1), 2013 | | 2013 |
STRATEGI PENANGGULANGAN ILLEGAL LOGING DI INDONESIA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN GUNA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT U Suratno Gema Wiralodra 3 (1), 1-16, 2012 | | 2012 |
Kriminalisasi Kebijakan Pejabat Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi U Suratno Yustitia 2 (1), 22-35, 2011 | | 2011 |
UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING GUNA MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN GLOBALISASI TERHADAP KEJAHATAN DALAM RANGKA TERWUJUDNYA KEPASTIAN HUKUM BAGI INVESTOR DI … U Suratno Gema Wiralodra 1 (2), 1-13, 2010 | | 2010 |
PENANGGULANGAN PERTAMBANGAN BATU BARA GUNA MENDUKUNG KONDUSIVITAS INVESTASI DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 (STUDI PENANGGULANGAN PENAMBANGAN BATU … U Suratno Gema Wiralodra 1 (1), 1-13, 2010 | | 2010 |
Peranan DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan RI Perspektif Sosiologis dan Hukum U Suratno Yustitia 1 (7), 362-380, 2009 | | 2009 |
Strategi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Membangun Negara Yang Adil dan Makmur U Suratno Yustitia 1 (5), 252-273, 2008 | | 2008 |
Kedudukan Hukum Hak Ulayat dan Penggunaannya untuk Kepentingan Instansi U Suratno Yustitia 1 (1), 18-25, 2007 | | 2007 |