Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah D Abdullah Jurnal Hukum Positum 1 (1), 83-103, 2016 | 87 | 2016 |
Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan menurut undang-undang dasar tahun 1945 H Affandi Jurnal Hukum Positum 1 (2), 218-243, 2017 | 67 | 2017 |
Implementasi hak atas kesehatan menurut undang-undang dasar 1945: antara pengaturan dan realisasi tanggung jawab negara H Affandi Jurnal Hukum Positum 4 (1), 36-56, 2019 | 46 | 2019 |
Pendaftaran Tanah Sebagai Wujud Kepastian Hukum Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) IY Koswara Jurnal Hukum Positum 1 (1), 23-38, 2016 | 36 | 2016 |
Akar Konflik Pertanahan di Indonesia M Nurdin Jurnal Hukum Positum 3 (2), 126-141, 2018 | 34 | 2018 |
Perlindungan Tenaga Kesehatan dalam Regulasi Perspektif Bidang Kesehatan Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Sistem Jaminan Sosial IY Koswara Jurnal Hukum POSITUM 3 (1), 1-18, 2018 | 25 | 2018 |
Jenis-jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-undang Perbankan H Faridah Jurnal hukum POSITUM 3 (2), 106-125, 2018 | 24 | 2018 |
Bahaya Narkoba serta Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Penyalahguna Narkoba di Kabupaten Purwakarta DSH Marpaung Jurnal Hukum POSITUM 4 (1), 98-115, 2019 | 23 | 2019 |
Undang-undang 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2016 Sebagai Wujud Perlindungan Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Tata Negara S Laurensius Arliman Jurnal Hukum Positum 1, 0 | 15 | |
Kebijakan Hukum Pidana terhadap Restorative Justice dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Y Nuraeni, LA Sihombing Jurnal Hukum Positum 4 (1), 84-97, 2019 | 13 | 2019 |
Etika Bisnis sebagai Dasar “Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan” Perbankan T Murwadji Jurnal Hukum Positum 1 (1), 1, 2016 | 13 | 2016 |
Paten dalam proses produksi: tinjauan hak yang melekat pada inventor R Nasir Jurnal Hukum POSITUM 1 (1), 141-149, 2016 | 12 | 2016 |
Integrasi Ilmu Mutu Kedalam Audit Mutu Hukum di Indonesia T Murwadji Jurnal Hukum POSITUM 1 (2), 2017 | 10 | 2017 |
Pelaksanaan Akad Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet Pada Perbankan Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia N Harrieti Jurnal Hukum POSITUM 1 (2), 244-264, 2017 | 10 | 2017 |
Akibat hukum pelanggaran prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah dan perlindungan hukum terhadap organisasi pengadaan barang/Jasa Pemerintah G Kurniati Jurnal Hukum POSITUM 1 (2), 2017 | 10 | 2017 |
Prospek Kewenangan MPR dalam Menetapkan Kembali Ketetapan MPR yang Bersifat Mengatur H Affandi Jurnal Hukum Positum 1 (1), 39-50, 2016 | 9 | 2016 |
Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan LA Sihombing, Y Nuraeni Res Nullius Law Journal 1 (2), 105-116, 2019 | 6 | 2019 |
Kedudukan anak tiri dan anak angkat dalam putusan Mahkamah Agung nomor 489 K/AG/2011 dihubungkan dengan sistem hukum waris Islam D Pahroji Jurnal Hukum Positum 4 (1), 14-35, 2019 | 6 | 2019 |
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2016 sebagai Wujud Perlindungan Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum Tata Negara L Arliman Jurnal Hukum POSITUM 1 (2), 19, 2017 | 6 | 2017 |
Jaminan Perlindungan Hukum sebagai Prinsip Profesionalitas Dosen dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) S Somantri Jurnal Hukum Positum 4 (2), 95-119, 2019 | 5 | 2019 |