Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia D Roza, L Arliman Masalah-Masalah Hukum 47 (1), 10-21, 2018 | 123 | 2018 |
E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia TS Kurnia, U Rauta, A Siswanto Masalah-Masalah Hukum 46 (2), 170-181, 2017 | 87 | 2017 |
Peran lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank dalam memberikan Distribusi keadilan bagi masyarakat J Wiwoho Masalah-Masalah Hukum 43 (1), 87-97, 2014 | 54 | 2014 |
Sinergitas Penyelenggaraan pemerintahan desa pasca pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa SP Mulyono Masalah-Masalah Hukum 43 (3), 438-444, 2014 | 37 | 2014 |
Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana S Agustina Masalah-Masalah Hukum 44 (4), 503-510, 2015 | 28 | 2015 |
Urgensi hukum perizinan dan penegakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup SE Lestari, H Djanggih Masalah-Masalah Hukum 48 (2), 147-163, 2019 | 25 | 2019 |
Analisis sistem pengelolaan dana desa berdasarkan regulasi keuangan desa K Siti, M Utia Masalah-Masalah Hukum 46 (1), 20-29, 2017 | 25 | 2017 |
Desain sistem pemerintahan presidensial yang efektif R Saraswati Masalah-Masalah Hukum 41 (1), 137-143, 2012 | 24 | 2012 |
Rekonstruksi Konstitusi Dalam Regional Representative Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Fungsi Legislatif HSR Tinambunan, DE Prasetio Masalah-Masalah Hukum 48 (3), 266-274, 2019 | 23 | 2019 |
Perlindungan Hukum Profesi Dokter dalam Penyelesaian Sengketa Medis S Trisnadi Masalah-Masalah Hukum 45 (2), 150-156, 2016 | 21 | 2016 |
Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual K Roisah Masalah-masalah Hukum 43 (3), 372-379, 2014 | 20 | 2014 |
Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan yang Berorientasi Pada Korban E Soponyono Masalah-Masalah Hukum 41 (1), 29-41, 2012 | 19 | 2012 |
Perlindungan Tenaga kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri oleh Perwakilan Republik Indonesia P Susetyorini Masalah-Masalah Hukum 39 (1), 65-77, 2010 | 16 | 2010 |
Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional NSP Jaya Masalah-Masalah Hukum 45 (2), 123-130, 2016 | 15 | 2016 |
Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary StateS Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia A Basarah Masalah-Masalah Hukum 43 (1), 1-8, 2014 | 15 | 2014 |
Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017 SW Ananingsih Masalah-Masalah Hukum 45 (1), 49-57, 2016 | 14 | 2016 |
Rehabilitasi Dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme J Mareta Masalah-Masalah Hukum 47 (4), 338-356, 2018 | 13 | 2018 |
ARAH POLITIK HUKUM PENGATURAN DESA KE DEPAN (IUS CONSTITUENDUM) R saraswati Masalah Masalah Hukum 43 (3), 313-321, 2014 | 13 | 2014 |
Perlindungan konsumen dalam iklan obat BE Turisno Masalah-Masalah Hukum 41 (1), 20-28, 2012 | 13 | 2012 |
Kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) berdasarkan keadilan yang mendukung iklim investasi Indonesia N Sa'adah Masalah-Masalah Hukum 46 (2), 182-189, 2017 | 12 | 2017 |