Ikuti
Proborini Hastuti
Proborini Hastuti
Lecturer, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email yang diverifikasi di uin-suka.ac.id
Judul
Dikutip oleh
Dikutip oleh
Tahun
Desentralisasi fiskal dan stabilitas politik dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah di indonesia
P Hastuti
Simposium Nasional Keuangan Negara: Kementerian Keuangan Ri Tahun 2018, 784-799, 2018
832018
Desain Penegakan Hukum Korupsi Partai Politik di Indonesia
A Oktaryal, P Hastuti
Integritas: Jurnal Antikorupsi 7 (1), 1-22, 2021
92021
REDUKSI KEWENANGAN ATRIBUSI PEMERINTAH DAERAHDALAM PENGATURAN PEMILIHAN KEPALA DESA: Kajian Putusan Nomor 30 P/HUM/2016
P Hastuti
Jurnal Yudisial 11 (1), 113-130, 2020
82020
Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia. Simposium Nasional Keuangan Negara, 1 (1), 785–787
P Hastuti
52018
Menakar Konstitusionalitas Penundaan dan/atau Pemotongan Anggaran Transfer ke Daerah dalam UU APBN
P Hastuti
Jurnal Konstitusi 19 (4), 843-864, 2022
42022
Shifting the Character of the Constitutional Court Decision Influenced by Political Constellation in Indonesia
P Hastuti
Const. Rev. 5, 330, 2019
42019
Problematika Pengaturan Syarat Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia
P Hastuti
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum 19 (2), 2020
22020
Customary Regulations for Awig-Awig as A Depending the State-Based Environmental Conservation Effort in the Village of Pakraman, Bai Province
W Yulianingsih, P Hastuti
Nusantara Science and Technology Proceedings, 343-353, 2019
22019
Redesain Struktur Internal Partai Politik Dalam Bingkai Kontestasi Pemilihan Umum Di Indonesia
H Proborini
Mimbar Yustitia 2 (1), 1-18, 2018
22018
Pemberian Kewenangan Judicial Order Kepada Mahkamah Konstitusi DalamPengujian Undang-Undang Terhadap Undang Undang Dasar
P Hastuti
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum 7 (1), 48-68, 2018
22018
Restrukturisasi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
P Hastuti
Konferensi Hukum Tata Negara Ke-4 "Penataan Regulasi di Indonesia", 725-737, 2017
2017
STUDI KRITIS PASAL 51 AYAT (1) UU NOMOR 24 TAHUN 2003 juncto UU NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERLINDUNGAN HAK WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA
P Hastuti
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014
2014
Menakar Konstitusionalitas Penundaan dan/atau Pemotongan Anggaran Transfer ke Daerah dalam UU APBN Measuring the Constitutionality of Delaying and/or Cutting Budgets for
P Hastuti
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–13