Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya K Afifah Lex Renaissance 2 (1), 147-161, 2017 | 143 | 2017 |
Penerapan Konsep Bela Negara, Nasionalisme Atau Militerisasi Warga Negara SI Umra Lex Renaissance 4 (1), 164-178, 2019 | 75 | 2019 |
Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte VA Dyani Lex Renaissance 2 (1), 162-176, 2017 | 56 | 2017 |
Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi R Alpian Lex Renaissance 7 (1), 69-83, 2022 | 47* | 2022 |
Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka YP Wicaksana Lex Renaissance 3 (1), 86-108, 2018 | 42 | 2018 |
Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan LC Wardhani Lex Renaissance 2 (1), 49-63, 2017 | 42 | 2017 |
Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif A Kristanto Lex Renaissance 7 (1), 180-193, 2022 | 40 | 2022 |
Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana I Pribadi Lex Renaissance 3 (1), 109-124, 2018 | 40 | 2018 |
Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris E Dwinopianti Lex Renaissance 2 (1), 16-34, 2017 | 40 | 2017 |
Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap FA Rahman Lex Renaissance 3 (2), 423-440, 2018 | 38 | 2018 |
Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 HS Nugraha Lex Renaissance 3 (1), 61-85, 2018 | 38 | 2018 |
Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas SFDN Sari Lex Renaissance 3 (2), 407-422, 2018 | 30 | 2018 |
Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law S Hadziq Lex Renaissance 4 (1), 25-45, 2019 | 27 | 2019 |
Pengaturan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara Di Indonesia Prespektif Hak Atas Lingkungan Yang Baik Dan Sehat TAW Sabubu Lex Renaissance 5 (1), 72-90, 2020 | 25 | 2020 |
Rekonseptulisasi Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Berbasis Restorative Justice ZA Senen Lex Renaissance 6 (2), 265-279, 2021 | 24 | 2021 |
Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia TA Riyanto Lex Renaissance 6 (3), 481-492, 2021 | 23 | 2021 |
Tanggung Jawab Kurator dalam Penjualan Harta Pailit di Bawah Harga Pasar MZ Al Mufti Lex Renaissance 1 (1), 92-106, 2016 | 23 | 2016 |
Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law I Hafid Lex Renaissance 6 (3), 465-480, 2021 | 20 | 2021 |
Urgensi Pembentukan Undang-Undang Digital Banking Bagi Perbankan Syariah Di Indonesia MU Amrillah Lex Renaissance 5 (4), 928-945, 2020 | 20 | 2020 |
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli PN Aditama Lex Renaissance 3 (1), 189-205, 2018 | 20 | 2018 |