Kewenangan Pemerintah dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfarestate) A Rokhim Jurnal Dinamika Hukum 19 (36), 136, 2013 | 22 | 2013 |
Daya pembatas asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian A Rokhim Jurnal Negara dan Keadilan 5 (9), 77-91, 2016 | 13 | 2016 |
Hubungan Kontraktual Antara Pemerintah Dan Kontraktor Swasta Dalam Kontrak Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi A Rokhim Rechtidee 12 (1), 27-46, 2017 | 5 | 2017 |
Politik Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Kehutanan A Rokhim Jurnal “Negara dan Keadilan” Program Pascasarjana Unisma 3, 2014 | 4 | 2014 |
Hukuman Mati Perspektif Relativisme Hak Asasi Manusia,“ A Rokhim Jurnal Transisi” Edisi, 20-40, 2015 | 3 | 2015 |
Hak Informasi atas Kesehatan Bank A Rokhim Negara dan Keadilan 6 (Hukum Perbankan), 72-83, 2017 | 2* | 2017 |
Batas-batas wewenang direksi dalam mengurus perseroan A Rokhim Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum 6, 12, 2000 | 2 | 2000 |
Pengakuan Hak-hak Kolektif atas Sumber Daya Alam: Perspektif Hukum Lingkungan Nasional dan Internasional A Rokhim Dinamika Hukum 24 (Hukum Sumber Daya Alam), 240-246, 2016 | | 2016 |
Penggunaan Kawasan Hutan untuk Area Pertambangan: Cermin Subordinasi Hukum terhadap Ekonomi A Rokhim Dinamika Hukum 21 (Hukum Kehutanan), 1-10, 2014 | | 2014 |
Kegiatan Usaha Pertambangan Vs Kerusakan Lingkungan Hidup A Rokhim Dinamika Hukum, FH Unisma Malang 17 (35), 2012 | | 2012 |
DAYA PEMBATAS ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG PADA PRAKTEK RENTENIR A ROKHIM UNIVERSITAS AIRLANGGA, 1988 | | 1988 |
KEKUASAAN DALAM KONTEKS NEGARA HUKUM (Kajian Filosofis dari Aspek Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi) A Rokhim | | |
TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT SEBAGAI PRODUSEN JASA PELAYANAN KESEHATAN A Rokhim | | |
PERJANJIAN TUKAR BANGUN (RUILSLAG) ASET NEGARA PH Perdata, A Rokhim | | |
HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOKTER DAN PASIEN DALAM PERJANJIAN PELAYANAN MEDIK A Rokhim | | |
PENGELOLAAN BARANG TAMBANG: PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM A Rokhim | | |
KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MENURUT UU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN A Rokhim, H Mustofa | | |
AMDAL SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAH BENCANA ALAM A Rokhim | | |