Ikuti
Januari Sihotang
Januari Sihotang
Universitas HKBP Nommensen
Email yang diverifikasi di uhn.ac.id - Beranda
Judul
Dikutip oleh
Dikutip oleh
Tahun
Pemilu dalam Transisi Demokrasi Indonesia
J Sihotang
Deepublish, 2018
52018
Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi
S Isra, J Sihotang
Tahir Foundation, Jakarta, 2016
22016
Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Penguji Undang-Undang dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN
J Sihotang
Dialogia Iuridica 7 (1), 37-46, 2015
22015
Perpu Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Tata Negara
J Sihotang
Harian Analisa 31, 0
2
Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Implikasi Yuridisnya terhadap Sistem Perundang-Undangan di Indonesia
J Sihotang
Universitas Gadjah Mada, 2012
12012
[PEERREVIEW] Reformulasi Sistem Perenc. Pembangunan Nasional Dengan Model GBHN
A Fauzi
KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN, 2021
2021
Rekonstruksi Ketetapan MPR dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia
J Sihotang
160 1, xii, 2016
2016
KEDUDUKAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 DAN IMPLIKASI YURIDISNYA TERHADAP SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
A Omara, J Sihotang
[6] JURNAL PENELITIAN HUKUM GADJAH MADA 1 (1), 2012
2012
Rachma Indriyani, Ayub Torry Satriyo, Diah Apriani Atika Sari
I Anwary, A Adhary, J Sihotang, A Tjoneng, CS Basani, S Yustisiani, ...
Eksistensi Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945
J Sihotang
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–10