| Klasifikasi Jabatan dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara NM Hantoro Jurnal Negara Hukum 7 (2), 2016 | 8 | 2016 |
| Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah NM Hantoro Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16, 2009-2029, 2012 | 6 | 2012 |
| Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Dalam Sistem Ketatanegaraan NM Hantoro Kajian 18 (4), 237-254, 2016 | 5 | 2016 |
| URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG HAK ANGKET DPR RI (THE URGENCY OF MAKING THE LAW ON THE RIGHT OF INQUIRY OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA) NM Hantoro Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 8 (2), 177-194, 2017 | 4 | 2017 |
| KAJIAN YURIDIS PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TENTANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (JURIDICAL ANALYSIS OF THE ESTABLISHMENT OF THE LAW GOVERNING THE HOUSE OF … NM Hantoro Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 3 (2), 153-180, 2016 | 4 | 2016 |
| Hakim: Antara Pengaturan dan Implementasinya NM Hantoro, M Suhayati, D Doly, PJ Hairi, HYP Sibuea Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018 | 1 | 2018 |
| Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 NM Hantoro Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 4 (2), 197-213, 2016 | 1 | 2016 |
| Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Term of Office for Constitutional Justices and Its Implications against … NM Hantoro Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 11 (2), 191-210, 2020 | | 2020 |
| Peran Mahkamah Konstitusi terhadap Pemenuhan Hak Warga Negara atas Perumahan yang Layak (The Role of the Constitutional Court on the Fulfilment of Citizens’ Right to Adequate … NM Hantoro Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 10 (2), 211-235, 2020 | | 2020 |
| Esensi Dan Sinkronisasi Pengaturan Mengenai Persetujuan Presiden Dalam Proses Pidana Anggota DPR, Hakim Agung, Hakim Konstitusi, Dan Anggota BPK NM Hantoro Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 9 (2), 141-161, 2019 | | 2019 |
| MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN MENGHENTIKAN PRAKTEK HUKUM LIBERAL N Hantoro Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 6 (2), 107-130, 2016 | | 2016 |
| PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU DAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014 (VIOLATION OF ADMINISTRATION AND ADMINISTRATIVE DISPUTE AT THE … N Hantoro Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 5 (2), 107-125, 2016 | | 2016 |
| DAFTAR ISI NM Hantoro, A Wiyanto, D Doly, I Samsul, H Amrani | | |
