Follow
Novianto M. Hantoro
Novianto M. Hantoro
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR
Verified email at dpr.go.id
Title
Cited by
Cited by
Year
Perubahan status desa menjadi kelurahan dalam sistem ketatanegaraan
NM Hantoro
Kajian 18 (4), 237-254, 2016
302016
Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah …
NM Hantoro
Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2012
272012
Klasifikasi Jabatan dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara
NM Hantoro
Jurnal Negara Hukum 7 (2), 2016
212016
Hakim: Antara Pengaturan dan Implementasinya
NM Hantoro, M Suhayati, D Doly, PJ Hairi, HYP Sibuea
Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018
182018
Kajian Yuridis Pembentukan Undang-Undang Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Juridical Analysis Of The Establishment Of The Law Governing The House Of …
NM Hantoro
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 3 (2), 153-180, 2016
72016
Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah
NM Hantoro
Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16, 2009-2029, 2012
72012
Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman
NM Hantoro
Negara Hukum 11 (2), 2020
52020
URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG HAK ANGKET DPR RI (THE URGENCY OF MAKING THE LAW ON THE RIGHT OF INQUIRY OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA)
NM Hantoro
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 8 (2), 177-194, 2017
52017
PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU DAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014 (VIOLATION OF ADMINISTRATION AND ADMINISTRATIVE DISPUTE AT THE …
N Hantoro
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 5 (2), 107-125, 2016
52016
Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012
NM Hantoro
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 4 (2), 197-213, 2016
42016
Reformasi hukum nasional: suatu kajian terhadap undang-undang produk pemerintahan transisi, 1998-1999
DH Estiko, NM Hantoro
(No Title), 2000
42000
Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Term of Office for Constitutional Justices and Its Implications against …
NM Hantoro
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 11 (2), 2020
32020
Evaluasi Kerangka Hukum Penanganan Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat (Evaluation of the Legal Framework for Handling the Covid-19 Pandemic in the …
NM Hantoro
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 12 (2), 201-222, 2021
22021
Sinkronisasi dan harmonisasi hukum penyelenggaraan otonomi daerah: studi di Provinsi Bali
NM Hantoro, I Samsul, D Cahyaningrum, P Hikmawati, Novianti
Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal DPRI …, 2012
22012
MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN MENGHENTIKAN PRAKTEK HUKUM LIBERAL
N Hantoro
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 6 (2), 107-130, 2016
12016
Peran Mahkamah Konstitusi terhadap Pemenuhan Hak Warga Negara atas Perumahan yang Layak (The Role of the Constitutional Court on the Fulfilment of Citizens’ Right to Adequate …
NM Hantoro
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 10 (2), 211-235, 2020
2020
Esensi Dan Sinkronisasi Pengaturan Mengenai Persetujuan Presiden Dalam Proses Pidana Anggota DPR, Hakim Agung, Hakim Konstitusi, Dan Anggota BPK
NM Hantoro
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 9 (2), 141-161, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17