Lex Renaissance
JudulDikutip olehTahun
Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya
K Afifah
Lex Renaissance 2 (1), 10, 2017
42017
Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan
LC Wardhani
Lex Renaissance 2 (1), 4, 2017
42017
Analisis Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Proses Jual Beli Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Kebumen
AW Widayat
Lex Renaissance 1 (2), 3, 2016
42016
Tanggung Jawab Kurator dalam Penjualan Harta Pailit di Bawah Harga Pasar
MZ Al Mufti
Lex Renaissance 1 (1), 6, 2016
32016
Implikasi Yuridis Pemalsuan Tanda Tangan Pada Minuta Akta terhadap Jabatan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/Pid/2012)
D Mardheana
Lex Renaissance 1 (2), 9, 2016
22016
Problematika Hukum Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015
MN Hidayati
Lex Renaissance 1 (1), 3, 2016
22016
Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia
RK Sari
Lex Renaissance 1 (2), 10, 2016
22016
Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte
VA Dyani
Lex Renaissance 2 (1), 11, 2017
12017
Penerapan Transaksi Non Tunai dalam Praktek Notaris Terhadap Akad Mudharabah di Perbankan Syariah
S Abdillah
Lex Renaissance 2 (1), 1, 2017
12017
Peran dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terkait Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam Akad Mudharabah Pada Bank Syariah
R Nurhidayati
Lex Renaissance 1 (2), 8, 2016
12016
Sabdatama dan Sabdaraja Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam Perspektif Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
R Rizani
Lex Renaissance 1 (1), 2, 2016
12016
PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN FIDUSIA (SKMF) DIBAWAH TANGAN SEBAGAI DASAR PEMBUATAN AKTA FIDUSIA DITINJAU DARI HUKUM JAMINAN DI INDONESIA
MT Dhukas
Lex Renaissance 1 (2), 7, 2016
12016
Bilateral Investment Treaties dan Penyelesaian Arbritase Internasional (Studi Kasus Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan Churchill Mining)
Y Rihwanto
Lex Renaissance 1 (1), 7, 2016
12016
Kedudukan dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Atas Hak Publik dalam Penyelenggaraan Penyiaran di Provinsi Sulawesi Tengah
I Friskanov
Lex Renaissance 1 (1), 5, 2016
12016
Penerapan Doktrin Misbruik Van Omstandigheiden terhadap Pembatalan Akta Notaris Berdasarkan Putusan Pengadilan
L Mustafida
Lex Renaissance 2 (1), 5, 2017
2017
Dualisme Kewenangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris
M Khalid
Lex Renaissance 2 (1), 3, 2017
2017
Implementasi Subrogasi dengan Lastgeving Sebagai Instrument Hukum Dalam Peralihan Hak Atas Tanah
YR Fitriani
Lex Renaissance 2 (1), 6, 2017
2017
Eksistensi Akta Notaris Dalam Penguatan Legalitas Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini
A Muslim
Lex Renaissance 2 (1), 12, 2017
2017
Pergeseran Kekuatan Akta Autentik Serta Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013)
MG Ratangin
Lex Renaissance 2 (1), 8, 2017
2017
Implikasi Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Status Hukum Pakualaman Ground di Kabupaten Kulon Progo
NA Rahmahsari
Lex Renaissance 2 (1), 7, 2017
2017
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–20