| Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya K Afifah Lex Renaissance 2 (1), 10, 2017 | 4 | 2017 |
| Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan LC Wardhani Lex Renaissance 2 (1), 4, 2017 | 4 | 2017 |
| Analisis Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Proses Jual Beli Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Kebumen AW Widayat Lex Renaissance 1 (2), 3, 2016 | 4 | 2016 |
| Tanggung Jawab Kurator dalam Penjualan Harta Pailit di Bawah Harga Pasar MZ Al Mufti Lex Renaissance 1 (1), 6, 2016 | 3 | 2016 |
| Implikasi Yuridis Pemalsuan Tanda Tangan Pada Minuta Akta terhadap Jabatan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/Pid/2012) D Mardheana Lex Renaissance 1 (2), 9, 2016 | 2 | 2016 |
| Problematika Hukum Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 MN Hidayati Lex Renaissance 1 (1), 3, 2016 | 2 | 2016 |
| Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia RK Sari Lex Renaissance 1 (2), 10, 2016 | 2 | 2016 |
| Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte VA Dyani Lex Renaissance 2 (1), 11, 2017 | 1 | 2017 |
| Penerapan Transaksi Non Tunai dalam Praktek Notaris Terhadap Akad Mudharabah di Perbankan Syariah S Abdillah Lex Renaissance 2 (1), 1, 2017 | 1 | 2017 |
| Peran dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terkait Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam Akad Mudharabah Pada Bank Syariah R Nurhidayati Lex Renaissance 1 (2), 8, 2016 | 1 | 2016 |
| Sabdatama dan Sabdaraja Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam Perspektif Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta R Rizani Lex Renaissance 1 (1), 2, 2016 | 1 | 2016 |
| PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN FIDUSIA (SKMF) DIBAWAH TANGAN SEBAGAI DASAR PEMBUATAN AKTA FIDUSIA DITINJAU DARI HUKUM JAMINAN DI INDONESIA MT Dhukas Lex Renaissance 1 (2), 7, 2016 | 1 | 2016 |
| Bilateral Investment Treaties dan Penyelesaian Arbritase Internasional (Studi Kasus Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan Churchill Mining) Y Rihwanto Lex Renaissance 1 (1), 7, 2016 | 1 | 2016 |
| Kedudukan dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Atas Hak Publik dalam Penyelenggaraan Penyiaran di Provinsi Sulawesi Tengah I Friskanov Lex Renaissance 1 (1), 5, 2016 | 1 | 2016 |
| Penerapan Doktrin Misbruik Van Omstandigheiden terhadap Pembatalan Akta Notaris Berdasarkan Putusan Pengadilan L Mustafida Lex Renaissance 2 (1), 5, 2017 | | 2017 |
| Dualisme Kewenangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris M Khalid Lex Renaissance 2 (1), 3, 2017 | | 2017 |
| Implementasi Subrogasi dengan Lastgeving Sebagai Instrument Hukum Dalam Peralihan Hak Atas Tanah YR Fitriani Lex Renaissance 2 (1), 6, 2017 | | 2017 |
| Eksistensi Akta Notaris Dalam Penguatan Legalitas Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini A Muslim Lex Renaissance 2 (1), 12, 2017 | | 2017 |
| Pergeseran Kekuatan Akta Autentik Serta Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013) MG Ratangin Lex Renaissance 2 (1), 8, 2017 | | 2017 |
| Implikasi Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Status Hukum Pakualaman Ground di Kabupaten Kulon Progo NA Rahmahsari Lex Renaissance 2 (1), 7, 2017 | | 2017 |