Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan F Oktaviarni Wajah Hukum 2 (2), 138-145, 2018 | 53 | 2018 |
Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan RAP Perkasa Wajah Hukum 4 (1), 108-115, 2020 | 38 | 2020 |
Peranan hukum dalam mencegah praktik politik uang (money politics) dalam pemilu di Indonesia: Upaya mewujudkan pemilu yang berintegritas MJA Chandra, J Ghafur Wajah Hukum 4 (1), 52-66, 2020 | 34 | 2020 |
Faktor Penyebab Pengguna Narkotika di Kalangan Masyarakat O Nebi Wajah Hukum 3 (1), 81-88, 2019 | 27 | 2019 |
Gagasan constitutional Complaint Sebagai kewenangan Baru Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional H Yanti Wajah Hukum 2 (2), 185-198, 2018 | 23 | 2018 |
Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019 AF Tasya, A Winanti Wajah Hukum 5 (1), 241-249, 2021 | 22 | 2021 |
Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia dan Malaysia S Somadiyono Wajah Hukum 4 (2), 414-420, 2020 | 22 | 2020 |
Pengelolaan dan Dinamika Sampah di Desa Ulekan Kabupaten Karawang Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah RS Hutgalung, O Senjaya Wajah Hukum 5 (2), 442-447, 2021 | 20 | 2021 |
Analisa Undang-Undang 26 Tahun 2007 terhadap Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Yogyakarta B Pratiwi, EP Purnomo Wajah Hukum 5 (1), 77-87, 2021 | 15 | 2021 |
Tanda Tangan Elektronik pada Transaksi Jual Beli Online: Suatu Kajian Hukum Keamanan Data Konsumen di Indonesia HS Disemadi, D Prasetyo Wajah Hukum 5 (1), 13-20, 2021 | 14 | 2021 |
Prinsip Berkeadilan Tilang Elektronik dengan Sistem E-TLE (Studi Kota Yogyakarta) F Faktawan, I Al Kautsar Wajah Hukum 6 (1), 86-97, 2022 | 13 | 2022 |
Efektifitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Proses Di Luar Pengadilan (Melalui Jalur Mediasi) A Kusnadi, DSH Marpaung Wajah Hukum 6 (1), 80-85, 2022 | 13 | 2022 |
Perkawinan Tradisi Jujuran dalam Adat Bugis Perantau di Kutai Kartangera: Suatu Kajian Perbandingan dengan Hukum Islam ER Nugroho, A Wahid Wajah Hukum 3 (2), 121-132, 2019 | 12 | 2019 |
Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perespektif Kebijakan Hukum Pidana U Usman, BJ Nasution, E Seregar Wajah Hukum 4 (2), 436-444, 2020 | 10 | 2020 |
Fungsi Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat M Masriyani, H Yanti Wajah Hukum 3 (1), 97-109, 2019 | 10 | 2019 |
Kedudukan Asas Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 S Supeno, M Dahri, H Zakariya Wajah Hukum 3 (1), 51-59, 2019 | 10 | 2019 |
Perlindungan Konsumen Pengguna Investasi Ilegal Vtube Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan TF Jamal, P Priyana Wajah Hukum 5 (1), 260-267, 2021 | 9 | 2021 |
Implementasi Reforma Agraria pada Masa Orde Lama dan Reformasi VS Clarissha, RA Hapsari, NA Husna, MA Renaldo Wajah Hukum 4 (1), 78-82, 2020 | 9 | 2020 |
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia M Ansori Wajah Hukum 3 (1), 74-80, 2019 | 9 | 2019 |
Pergeseran Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah Untuk Memperkuat Kedudukan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah D Radjab Wajah Hukum 2 (1), 9-28, 2018 | 9 | 2018 |