Fifiana Wisnaeni
Fifiana Wisnaeni
Associate Professor Faculty of Law Diponegoro University
Email yang diverifikasi di undip.ac.id
JudulDikutip olehTahun
Rekonseptualisasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian of Constitution
H Setiawan, F Wisnaeni
Fakultas Hukum, 2017
42017
Penyederhanaan Partai Politik dalam Sistem Kepartaian di Indonesia Sejak Perubahan Undang-Undang 1945
A Ristyawati, F Wisnaeni, H Asy’ari
Diponegoro Law Journal 5 (2), 1-12, 2016
32016
Penguatan Kelembagaan Panwas Pemilihan Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Penyelesaian Pelanggaran Administrasi, Pidana, Dan Kode Etik …
BE Sianturi, E SH
Universitas Diponegoro, 2017
22017
Eksistensi Dan Perlindungan Wayang Orang Sriwedari Surakarta Ditinjau Dari Aspek Hukum Hak Cipta
M Kusharyani, B Santoso, F Wisnaeni
Law Reform 12 (1), 60-72, 2016
22016
Indonesia nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan (Studi penggunaan bahasa Indonesia di bangunan gedung fungsi usaha yang ada di …
R Sihombing, F Wisnaeni, R Saraswati
Diponegoro Law Journal 6 (2), 1-10, 2017
12017
ANALISIS HUKUM MENGENAI LEGAL STANDING PEMOHON DALAM PERKARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA SEBAGAI WUJUD NEGARA DEMOKRATIS
A Ristyawati, F Wisnaeni
Fakultas Hukum, 2017
12017
ANALISIS YURIDIS TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA KUASI NEGARA (STUDI KASUS: KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI OBJEK HAK ANGKET DPR)
Y Diaz, F Wisnaeni, UD Hananto
Diponegoro Law Journal 8 (1), 761-775, 2019
2019
FAKTISITAS SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN MENAMBAH INSTRUMEN HUKUM JUDICIAL ORDER DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
S Akbar, R Saraswati, F Wisnaeni
Diponegoro Law Journal 8 (3), 2335-2341, 2019
2019
PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
CA Setyaningrum, F Wisnaeni
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1 (2), 158-170, 2019
2019
HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
AI Shaleh, F Wisnaeni
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1 (2), 237-249, 2019
2019
TINJAUAN YURIDIS CALON KEPALA DAERAH YANG BERSTATUS TERSANGKA MENJADI KEPALA DAERAH (STUDI KASUS TERHADAP PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2018)
AF Novyan, F Wisnaeni, I Indarja
Diponegoro Law Journal 8 (2), 848-861, 2019
2019
KEDUDUKAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA PENUNJANG (AUXILIARY STATE ORGANS)
A Shiddiqoh, F Wisnaeni, LTAL Wardhani
Diponegoro Law Journal 8 (1), 59-79, 2019
2019
ANALISIS YURIDIS PEMBUBARAN LEMBAGA NON STRUKTURALKOMISI HUKUM NASIONAL OLEH PRESIDEN MELALUI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 176 TAHUN 2014
MR AUFA, R Saraswati, F Wisnaeni
Universitas Diponegoro, 2019
2019
IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 76/PUU/2017 TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 28 AYAT (2) DAN PASAL 45A AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 SEBAGAIMANA YANG …
AG SETIAWAN, R Saraswati, F Wisnaeni
Universitas Diponegoro, 2019
2019
PELAKSANAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2017 DENGAN PASANGAN CALON TUNGGAL DI KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PN ARIFANI, I INDARJA, F Wisnaeni
Universitas Diponegoro, 2019
2019
PELAKSANAAN HAK WARIS ATAS TANAH BAGI SEORANG ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN DENGAN PERJANJIAN KAWIN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA
W ULFIA, W Fifiana
Fakultas Hukum UNDIP, 2018
2018
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN TEGAL
P Wulansari, F Wisnaeni
NOTARIUS 12 (1), 61-68, 2018
2018
PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (STUDI TENTANG PEMBENTUKAN PERDA KOTA TEGAL PERIODE 2014-2019)
AD Hapsari, F Wisnaeni
Fakultas Hukum, 2018
2018
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2018 DI KOTA TANGERANG
IPP SETYAWARDHANA, F Wisnaeni, R Saraswati
Universitas Diponegoro, 2018
2018
Relevansi Instruksi Gubernur dan Kedudukannya dalam Hierarki Perundang-undangan menurut Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan di …
MAH SIREGAR, I INDARJA, F Wisnaeni
Universitas Diponegoro, 2018
2018
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–20