PROGRESIF: Jurnal Hukum
PROGRESIF: Jurnal Hukum
Universitas Bangka Belitung
Email yang diverifikasi di ubb.ac.id - Beranda
Judul
Dikutip oleh
Dikutip oleh
Tahun
Implementasi Tanggungjawab Reklamasi Pertambangan Timah di Pulau Belitung
D Haryadi, D Darwance, RD Salfutra
Progresif 12 (2), 2083-2101, 2018
12018
Hak Asasi Manusia Dalam Perspektiffilsafat Hukum
RD Salfutra
Progresif 12 (2), 2146-2158, 2018
12018
Redistribusi Kekuasaan Negara Dan Hubungan Antar Lembaga Negara Di Indonesia
R Robuwan
Progresif 12 (1), 2056-2082, 2018
12018
Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Pemegang Surat Tanda Bukti Atas Tanah Berupa Sertifikat Hak Milik Ditinjau Dari Hukum Agraria
N Muhammad, RA Agustian, RD Salfutra
PROGRESIF: Jurnal Hukum 12 (1), 2028-2047, 2018
12018
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah di Bidang Lingkungan Hidup
P Astomo
PROGRESIF: Jurnal Hukum 13 (2), 134-144, 2019
2019
Analisa yuridis keberlaukan peraturan daerah Provinsi Bali No 16 Tahun 2009 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Bali tahun 2009-2029 dalam kerangka filsafat hukum
KJ Mahadewi
PROGRESIF: Jurnal Hukum 13 (2), 167-182, 2019
2019
Mekanisme seleksi dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perspektif cita hukum pancasila
Y Yokotani, N Satrio
PROGRESIF: Jurnal Hukum 13 (2), 115-133, 2019
2019
Asas-asas hukum perjanjian pada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
R Rosmidah
PROGRESIF: Jurnal Hukum 13 (2), 80-96, 2019
2019
Ultra Vires Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perseroan Terbatas
R Sari, W Kusuma, AC Kurnial
PROGRESIF: Jurnal Hukum 13 (2), 145-166, 2019
2019
Mewaspadai jebakan reifikasi dalam wajah industrialisasi niretika lingkungan dan kebakaran hutan
B Santoso, M Rustamaji
PROGRESIF: Jurnal Hukum 13 (2), 97-114, 2019
2019
LAW ENFORCEMENT ON ENVIRONMENTAL PROTECTION AND RESOURCE CONSERVATION
JDN Manik, W Wirazilmustaan
PROGRESIF: Jurnal Hukum 13 (1), 41-56, 2019
2019
Menakar Progresifitas Lembaga Peradilan dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas
AR Rizqi
Progresif 12 (2), 2102-2117, 2018
2018
Pembukaan Lahan Perkebunan Perspektif Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Studi terhadap Pembukaan Lahan Perkebunan Lada di Desa Pasirputih …
D Darwance, RD Salfutra, Y Yokotani
Progresif 12 (2), 2118-2130, 2018
2018
Konsep Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Bingkai Negara Kesatuan dengan Corak Otonomi Luas
R Robuwan, W Wirazilmustaan, RA Agustian
PROGRESIF: Jurnal Hukum 12 (2), 2131-2145, 2018
2018
Pengaturan Hukum Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-undang Wilayah Negara
JDN Manik
Progresif 12 (1), 2015-2027, 2018
2018
Memahami secara Kritis Pemidanaan dalam Undang-undang Perbankan
F Faisal
PROGRESIF: Jurnal Hukum 12 (1), 2002-2014, 2018
2018
Hukum Perdata Internasional Indonesia Bidang Hukum Keluarga (Family Law) dalam Menjawab Kebutuhan Global
DP Rahayu
Progresif 12 (1), 1987-2001, 2018
2018
Reformulasi Kewenangan Mpr Pasca Amandemen UUD Nri 1945
D Haryadi
Progresif 12 (1), 2048-2055, 2018
2018
Desain Otonomi Daerah dalam Kerangka Penegasan Sistem Pemerintahan Presidensial
RA Agustian
PROGRESIF: Jurnal Hukum 12 (2), 2159-2169, 2018
2018
Analisis Keterbukaan Informasi Publik dalam Kajian Teori Hak Asasi Manusia dan Efektivitas Hukum
T Toni
PROGRESIF: Jurnal Hukum 11 (2), 1-5, 2017
2017
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–20