| PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LUAR GOLONGAN YANG DIATUR DALAM LAMPIRAN UU NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA S KOMAR INRECTHING RECH 9 (TINDAK PIDANA NARKOTIKA), 28-50, 2017 | | 2017 |
| Bank Indonesia Policy In Critical Settlement of National Banking S Yustianti, S Komar YURISDIKSI: Jurnal Wacana Hukum dan Sains 10 (1), 60-72, 2017 | | 2017 |
| TINJAUAN TENTANG KEAPSAHAN DAN PENCATATAN PERKAWINAN ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA YANG DI LUAR NEGIRI S KOMAR YURISDIKSI 6 (KEAPSAHAN DAN PENCATATAN PERKAWINAN), 28-39, 2016 | | 2016 |
| PENYIMPANGAN ASAS NON RETROAKTIF DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA S KOMAR YURISDIKSI 4 (PENYIMPANGAN ASAS NON RETROAKTIF), 56-70, 2015 | | 2015 |
| PROSES PENINDAKAN TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS MENURUT UNDANG UNDANG NO.22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN S KOMAR YURISDIKSI 4 (PENINDAKAN TERHADAP PELAKU PELANGGARAN L), 3-25, 2014 | | 2014 |
| KEWENANGAN SERTA UPAYA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2002 S KOMAR YURISDIKSI 3 (KEWENANGAN SERTA UPAYA KOMISI PEMBERANTA), 26-50, 2013 | | 2013 |
| SANGSI PIDANA TERHADAP WAJIB PAJAK YANG TIDAK MENYAMPAIKAN ATAU MEYAMPAIKAN SPT DENGAN TIAK BENAR MENURUT UNDANG-UNDANG TAHUN 2000 S KOMAR MEDIA INFORMASI ILMIAH 3 (SANGSI PIDANA TERHADAP WAJIB PAJAK), 67-89, 2012 | | 2012 |
| TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CYBERCRIME (Analisis Dari Segi Sosiokriminologi) S Komar Yurisdiksi 3 (CYBERCRIME), 23-38, 2011 | | 2011 |
Bastianto NugrohoUniversitas Merdeka SurabayaVerified email at yurisdiksi.org
