Ikuti
Dr. Kristian, S.H., M.Hum.
Dr. Kristian, S.H., M.Hum.
Universitas Suryakancana (UNSUR), Cianjur
Email yang diverifikasi di unsur.ac.id
Judul
Dikutip oleh
Dikutip oleh
Tahun
Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia
E Setiadi
Kencana, Jakarta, 2017
1562017
Sistem peradilan militer di Indonesia: tinjauan teoritis, praktis, perbandingan hukum & pembaruan hukum nasional
DD Heniarti
Diterbitkan & dicetak oleh PT Refika Aditama, 2017
862017
Perkembangan konsep negara hukum dan negara hukum Pancasila
Y Gunawan, Kristian
Refika Aditama, 2015
672015
Kristian, 2017
E Setiadi
Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, 2017
622017
Kristian.(2017)
D Ravena
Kebijakan Kriminal (Criminal Policy), 0
58
Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia
HE Setiadi, MH SH
Prenada Media, 2017
502017
Kristian.(2015)
Y Gunawan
Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila, 0
37
Kebijakan Kriminal:[Criminal Policy]
HD Ravena, MH SH
Prenada Media, 2017
262017
Kristian
D Ravena
Kebijakan kriminal, 2017
262017
Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia
K Kristian, C Tanuwijaya
Jurnal Hukum Mimbar Justitia 1 (2), 592-607, 2017
202017
Tindak Pidana Korupsi [Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC)]
YG Kristian
PT. Refika Aditama 1, 420, 2015
18*2015
Kristian
Y Gunawan
Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila. Refika Aditama, 2015
162015
Sekelumit tentang penyadapan dalam hukum positif di Indonesia
Kristian, Y Gunawan
Penerbit Nuansa Aulia, 2013
132013
Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Dalam Peraturan Perundang-Undangan Khusus di Luar KUHP di Indonesia
D Priyatno
Sinar Grafika, 2022
102022
Kebijakan Kriminal (criminal policy)
K Dey Ravena
Kencana, Jakarta, 2017
102017
Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
K Kristian
Jurnal Hukum & Pembangunan 44 (4), 575-621, 2016
102016
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA RATIFIKASI THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
K Yopi Gunawan
Res Nullius Law Journal 2 (1), 8-34, 2020
62020
Kristian, 2015
G Yopi
Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Pancasila, 0
6
Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Tinjauan Teoritis Dan Perbandingan Hukum Di Berbagai Negara)
Kristian
PT. Refika Aditama 1, 338, 2016
5*2016
Jenis-Jenis Sanksi Pidana Yang Dapat Diterapkan Terhadap Korporasi
K Kristian
Jurnal Hukum & Pembangunan 43, 2017
42017
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–20