Ikuti
Henny Juliani
Judul
Dikutip oleh
Dikutip oleh
Tahun
Analisis yuridis kebijakan keuangan negara dalam penanganan pandemi covid-19 melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020
H Juliani
Administrative Law and Governance Journal 3 (2), 329-348, 2020
722020
Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah
MIF Assegaf, H Juliani, N Sa'adah
Diponegoro Law Journal 8 (2), 1328-1342, 2019
672019
Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi
A Fatah, NSP Jaya, H Juliani
Diponegoro Law Journal 6 (1), 1-15, 2016
522016
Eksistensi Badan Layanan Umum Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik
H Juliani
Administrative Law and Governance Journal 1 (2), 149-164, 2018
342018
Kebijakan fiskal: Anggaran belanja negara untuk perlindungan sosial dalam penanganan pandemi Covid 19
H Juliani
Administrative Law and Governance Journal 3 (4), 595-516, 2020
222020
Diskresi Dalam Rekrutmen Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Setelah Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
H Juliani
Administrative Law and Governance Journal 2 (2), 314-325, 2019
212019
Perubahan perilaku aparatur sebagai model dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas
H Juliani
Administrative Law and Governance Journal 2 (1), 113-125, 2019
162019
Analisis yuridis terhadap transfer pricing sebagai upaya tax avoidance (penghindaran pajak)
AI Sentanu, BIH Juliani
Diponegoro Law Journal 5 (2), 1-15, 2016
162016
Akibat hukum penyalahgunaan wewenang administrasi pejabat pemerintahan yang menimbulkan kerugian keuangan negara
H Juliani
Administrative Law and Governance Journal 2 (4), 598-614, 2019
142019
Aspek Yuridis Transformasi Hukum Keuangan Publik Ke Keuangan Privat Terhadap Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada BUMN
H Juliani
Administrative Law and Governance Journal 1 (1), 25-43, 2018
132018
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Pada Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten …
SS Nuha, H Juliani, N Saadah
Diponegoro Law Journal 6 (1), 1-22, 2016
122016
Pertanggungjawaban direksi BUMN terhadap perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara
H Juliani
Masalah-Masalah Hukum 45 (4), 299-306, 2016
122016
Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara
H Juliani
Administrative Law and Governance Journal 3 (1), 54-70, 2020
102020
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Mewujudkan Good Governance
H Juliani
Masalah-Masalah Hukum 39 (4), 366-371, 2010
92010
Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan
D Swastika, SN Susanto, H Juliani
Administrative Law and Governance Journal 5 (1), 21-38, 2022
72022
State revenue of the fishery sector after the prohibition policy on illegal unreported and unregulated fishing
M Azhar, B Ispriyarso, N Sa’adah, P Suharso, H Juliani, J Setyono, ...
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 246 (1), 012083, 2019
62019
Kajian Terhadap Implementasi Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Implikasi dalam Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan …
AN Linawati, N Sa’adah, H Juliani
Diponegoro Law Journal 7 (1), 60-71, 2018
62018
Fungsi Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Sebagai Sarana Pendukung Industri Perikanan di Jakarta Utara
N Puspitasari, A Soemarmi, H Juliani
Diponegoro Law Journal 5 (4), 1-17, 2016
62016
Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen)
TH Hardiyani, HJ Indarja
Diponegoro Law Journal 5 (3), 1-14, 2016
62016
Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Dan Pejabat Lain
H Juliani
Law Reform 13 (2), 234-248, 2017
52017
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–20