Analisis yuridis kebijakan keuangan negara dalam penanganan pandemi covid-19 melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 H Juliani Administrative Law and Governance Journal 3 (2), 329-348, 2020 | 72 | 2020 |
Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah MIF Assegaf, H Juliani, N Sa'adah Diponegoro Law Journal 8 (2), 1328-1342, 2019 | 67 | 2019 |
Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi A Fatah, NSP Jaya, H Juliani Diponegoro Law Journal 6 (1), 1-15, 2016 | 52 | 2016 |
Eksistensi Badan Layanan Umum Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik H Juliani Administrative Law and Governance Journal 1 (2), 149-164, 2018 | 34 | 2018 |
Kebijakan fiskal: Anggaran belanja negara untuk perlindungan sosial dalam penanganan pandemi Covid 19 H Juliani Administrative Law and Governance Journal 3 (4), 595-516, 2020 | 22 | 2020 |
Diskresi Dalam Rekrutmen Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Setelah Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja H Juliani Administrative Law and Governance Journal 2 (2), 314-325, 2019 | 21 | 2019 |
Perubahan perilaku aparatur sebagai model dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas H Juliani Administrative Law and Governance Journal 2 (1), 113-125, 2019 | 16 | 2019 |
Analisis yuridis terhadap transfer pricing sebagai upaya tax avoidance (penghindaran pajak) AI Sentanu, BIH Juliani Diponegoro Law Journal 5 (2), 1-15, 2016 | 16 | 2016 |
Akibat hukum penyalahgunaan wewenang administrasi pejabat pemerintahan yang menimbulkan kerugian keuangan negara H Juliani Administrative Law and Governance Journal 2 (4), 598-614, 2019 | 14 | 2019 |
Aspek Yuridis Transformasi Hukum Keuangan Publik Ke Keuangan Privat Terhadap Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada BUMN H Juliani Administrative Law and Governance Journal 1 (1), 25-43, 2018 | 13 | 2018 |
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Pada Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten … SS Nuha, H Juliani, N Saadah Diponegoro Law Journal 6 (1), 1-22, 2016 | 12 | 2016 |
Pertanggungjawaban direksi BUMN terhadap perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara H Juliani Masalah-Masalah Hukum 45 (4), 299-306, 2016 | 12 | 2016 |
Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara H Juliani Administrative Law and Governance Journal 3 (1), 54-70, 2020 | 10 | 2020 |
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Mewujudkan Good Governance H Juliani Masalah-Masalah Hukum 39 (4), 366-371, 2010 | 9 | 2010 |
Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan D Swastika, SN Susanto, H Juliani Administrative Law and Governance Journal 5 (1), 21-38, 2022 | 7 | 2022 |
State revenue of the fishery sector after the prohibition policy on illegal unreported and unregulated fishing M Azhar, B Ispriyarso, N Sa’adah, P Suharso, H Juliani, J Setyono, ... IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 246 (1), 012083, 2019 | 6 | 2019 |
Kajian Terhadap Implementasi Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Implikasi dalam Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan … AN Linawati, N Sa’adah, H Juliani Diponegoro Law Journal 7 (1), 60-71, 2018 | 6 | 2018 |
Fungsi Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Sebagai Sarana Pendukung Industri Perikanan di Jakarta Utara N Puspitasari, A Soemarmi, H Juliani Diponegoro Law Journal 5 (4), 1-17, 2016 | 6 | 2016 |
Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen) TH Hardiyani, HJ Indarja Diponegoro Law Journal 5 (3), 1-14, 2016 | 6 | 2016 |
Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Dan Pejabat Lain H Juliani Law Reform 13 (2), 234-248, 2017 | 5 | 2017 |