Henny Juliani
JudulDikutip olehTahun
State revenue of the fishery sector after the prohibition policy on illegal unreported and unregulated fishing
M Azhar, B Ispriyarso, N Sa’adah, P Suharso, H Juliani, J Setyono, ...
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 246 (1), 012083, 2019
22019
Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi
A Fatah, NSP Jaya, H Juliani
Diponegoro Law Journal 6 (1), 1-15, 2016
22016
Hubungan Kerja Badan Pemeriksa Keuangan Pusat Dengan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Dalam Memeriksa Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Di Daerah
DA Wiyaliyanti, UD Hananto, H Juliani
Diponegoro Law Journal 5 (3), 1-7, 2016
22016
Analisis Yuridis Terhadap Transfer Pricing Sebagai Upaya Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)
AI Sentanu, BIH Juliani
Diponegoro Law Journal 5 (2), 1-15, 2016
22016
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mewujudkan Good Governance
H Juliani
Masalah-Masalah Hukum 39 (4), 366-371, 2010
22010
Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Dan Pejabat Lain
H Juliani
LAW REFORM 13 (2), 234-248, 2017
12017
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Inspektorat Daerah dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Semarang
MA Yhuniar, UD Hananto, H Juliani
Diponegoro Law Journal 5 (4), 1-18, 2016
12016
Tinjauan Yuridis Terhadap Penyerapan Anggaran Daerah Kota Semarang Dikaitkan Dengan Diskresi Pejabat Pemerintah Kota Semarang
DS Nirmalasari, H Juliani, N Sa’adah
Diponegoro Law Journal 5 (2), 1-16, 2016
12016
IMPLIKASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SEBAGAI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BADUNG, PROPINSI BALI
NPDRN Putri, N Rahardjo, H Juliani
Diponegoro Law Journal 1 (4), 2012
12012
Upaya Strategis Pemerintah Kota Surakarta dalam Mewujudkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur
H Juliani
Administrative Law & Governance Journal 2 (3), 436-449, 2019
2019
Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara
H Juliani
Administrative Law & Governance Journal 2 (4), 598-614, 2019
2019
TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PENYEDIAAN LAHAN TERBUKA HIJAU KOTA SEMARANG MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA …
A Mahardika, H Juliani, N Sa’adah
Diponegoro Law Journal 8 (1), 107-120, 2019
2019
Perubahan Perilaku Aparatur sebagai Model dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas
H Juliani
Administrative Law & Governance Journal 2 (1), 113-125, 2019
2019
Diskresi Dalam Rekrutmen Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Setelah Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
H Juliani
Administrative Law & Governance Journal 2 (2), 314-325, 2019
2019
DALAM PERUBAHAN PENETAPAN OBJEK PAJAK RESTORAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
AD Anindita, B Ispriyarso, H Juliani
Diponegoro Law Journal 8 (2), 809-824, 2019
2019
PELAKSANAAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DALAM RANGKA PERCEPATAN PERIZINAN BERUSAHA DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) JAWA TENGAH
MIF Assegaf, H Juliani, N Sa'adah
Diponegoro Law Journal 8 (2), 1328-1342, 2019
2019
TINJAUAN TERHADAP PEMAKNAAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN PADA BUMN DAN AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 48/PUU-XI/2013
LTP Nurfahmi, H Juliani, N Sa'adah
Diponegoro Law Journal 8 (2), 1277-1294, 2019
2019
FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI DI KABUPATEN BANJARNEGARA
UMIANA SOLEKHAH, A Diamantina, H JULIANI
Universitas Diponegoro, 2019
2019
PELAKSANAAN PEREKRUTAN TENAGA NON ASN DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
HH WAHYUNI, H JULIANI, N Saadah
Universitas Diponegoro, 2019
2019
Wewenang badan kepegawaian daerah (BKD) provinsi jawa tengah dalam perekrutan pegawai negeri sipil (PNS) berdasarkan penerapan prinsip sistem merit menurut undang-undang nomor …
H Juliani, N Saadah
Universitas Diponegoro, 2019
2019
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–20