Jatiswara
Jatiswara
Email yang diverifikasi di unram.ac.id
Judul
Dikutip oleh
Dikutip oleh
Tahun
Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum
F Priscyllia
Jatiswara 34 (3), 239-249, 2019
62019
Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Terhadap Tindak Pelanggaran Lalu Lintas Studi di Pengadilan Negeri Mataram
M Zainuddin
Jatiswara 30 (3), 2017
52017
Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Konsep Ham Pasca Reformasi
M Maemunah
Jatiswara 34 (2), 193-211, 2019
32019
Absorbsi Prinsip” Rebus Sic Stantibus” Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Perjanjian Nasional
DP Adi
Jatiswara 30 (1), 2017
32017
Upaya Administratif Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi
FA Jiwantara
Jatiswara 34 (2), 131-142, 2019
22019
Kekhususan Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial
S Santoso
Jatiswara 34 (1), 11-25, 2019
22019
Pembaharuan Hukum Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Dalam Perkawinan
R Murniati
Jatiswara 33 (3), 367-376, 2018
22018
Kewajiban Indonesia Berdasarkan Ketentuan Yang Bersamaan Konvensi Jenewa 1949
ES Nurbani
Jatiswara 33 (3), 331-345, 2018
22018
Tanggung Jawab Hukum Calon Notaris yang Sedang Magang Terhadap Kerahasiaan Akta
R Yuliani
Jatiswara 33 (2), 2018
22018
Hubungan DPR dan BPK dalam melaksanakan fungsi pengawasan
AD Basniwati
Jatiswara 30 (1), 2017
22017
Konsep dan Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perbankan Syariah
MI Purwadi
Jatiswara 31 (3), 401-415, 2017
22017
Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dan Ppat Sebagai Pihak Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
DHY Hutagalung
Jatiswara 35 (1), 2020
12020
Desentralisasi Kewenangan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
M Mujahidin, W Wiredarme
Jatiswara 35 (1), 2020
12020
Bukti Tidak Langsung Dalam Penyelesaian Sengketa Kartel
K Kurniawan
Jatiswara 34 (3), 212-222, 2019
12019
Penataan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Penguatan Konstitusi Ekonomi Indonesia
RS Luhukay, AK Jaelani
Jatiswara 34 (2), 155-170, 2019
12019
Revaluasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
A Hastarini, OG Andini
Jatiswara 34 (2), 143-154, 2019
12019
Kepastian Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris
M Hartono
Jatiswara 34 (2), 93-102, 2019
12019
Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang
I Amin
Jatiswara 34 (1), 87-92, 2019
12019
Penyelesaian sengketa tanah ulayat pada proyek pembangunan jalan di Papua Barat (Studi Kasus di Kabupaten Sorong Papua Barat)
AI Wijaya, I Permadi, IR Safi’i
Jatiswara 33 (3), 313-330, 2018
12018
Kewenangan PTUN Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah (Onrechmatige Overheidsdaad)
B Arwanto
Jatiswara 33 (2), 2018
12018
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–20