| Analisis Terhadap Larangan Ekspor Bijih Nikel Kadar Rendah Berdasarkan Prinsip Restriksi Kuantitatif VAA Azis, S Abrianti Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum 3 (2), 1-10, 2021 | 17 | 2021 |
| Perlindungan dan sanksi pidana bagi pemberi kerja anak VR Multiwijaya Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum 1 (1), 2018 | 17 | 2018 |
| Pelanggaran Hak Cipta Sebagai Dampak Perkembangan Teknologi RRAG Nugrahani Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum 1 (1), 2018 | 6 | 2018 |
| Kebijakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan VR Multiwijaya, E Widjajanti, R Purwaningsih Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum 4 (2), 26-37, 2022 | 5 | 2022 |
| Budaya Hukum Masyarakat Dalam Mengantisipasi Dampak Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Perkembangan Bioteknologi Pertanian S Bustani Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum 2 (2), 2020 | 5 | 2020 |
| Sanksi Rehabilitasi Pada Penyalahguna Narkotika (Putusan Nomor: 79/Pid/2012/Pt. Tk) VRM Wijaya Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum 2 (1), 2019 | 5 | 2019 |
| Penyalahgunaan Narkotika, Dipenjara atau Direhab A Iskandar Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum 2 (1), 2019 | 5 | 2019 |
| Keterlemparan (Gowerfen-Sein) Hukum Pidana Dalam Rasio Tindakan Instrumental Terhadap Direksi Sebagai Rechts Persoon Dalam Praktik Peradilan Pidana R Marbun Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum 1 (1), 2018 | 5 | 2018 |
| Problematika Pelaksanaan Hunian Berimbang di Indonesia IP Probondaru Hukum pidana dan pembangunan hukum 1 (1), 2018 | 5 | 2018 |
| Kesiapan Mendeteksi Kegiatan Pendanaan Terorisme dalam Era Digital Keuangan (Fintech) AH Mukti, Y Febrian Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum 1 (1), 2018 | 4 | 2018 |
| Konflik Kebijakan dalam Pembangunan Reklamasi Teluk Jakarta: Analisis Kebijakan Pergub Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi … T Rahardiansah Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum 1 (1), 2018 | 4 | 2018 |
| Mengkritisi Diskriminasi Pemilikan Tanah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta E Pandamdari Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum 1 (1), 2018 | 4 | 2018 |
| ESENSI KONTRAK PADA MASYARAKAT INDONESIA: HUKUM YANG BERCIRIKAN LOW-CONTEXT CULTURE BERHADAPAN DENGAN MASYARAKAT HIGH-CONTEXT CULTURE NY Sugiastuti Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum 1 (1), 2018 | 4 | 2018 |
| Analisis Yuridis Biolaw dan Penerapan di Indonesia Menurut Hukum Internasional A Zuhra Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum 2 (2), 2020 | 3 | 2020 |
| Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual (Kajian Daerah Surabaya Semarang Yogyakarta) VRM Wijaya Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum 2 (2), 2020 | 3 | 2020 |
| Hubungan kekerasan seksual pada anak dengan Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) GN Theresia, VRM Wijaya Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum 3 (1), 2020 | 3 | 2020 |
| Terorisme Siber, Perang Siber & Hukum Humaniter: Tantangan bagi Kerangka Hukum Indonesia tentang Pertahanan Siber A Permanasari Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum 1 (1), 2018 | 3 | 2018 |
| Itsbat Nikah Sebagai Upaya Pencatatan Perkawinan Terhadap Perkawinan Yang Belum Dicatatkan RK Ningrum Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum 6 (1), 13-19, 2023 | 2 | 2023 |
| Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Perma RI No. 13 Tahun 2016 D Alfianto Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum 5 (1), 25-40, 2022 | 2 | 2022 |
| Tinjauan Yuridis Klaster Pertanahan Pada Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020 E Pandamdari Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum 4 (2), 17-25, 2022 | 2 | 2022 |
Eriyantouw WahidProfessor of Law, Faculty of Law, Trisakti UniversityVerified email at trisakti.ac.id
