Imam Ropii
Imam Ropii
Universitas Wisnuwardhana Malang
Email yang diverifikasi di wisnuwardhana.ac.id - Beranda
Judul
Dikutip oleh
Dikutip oleh
Tahun
Penghormatan Pluralitas Hukum Masyarakat Dalam Bingkai Hukum Nasional Sebagai Sarana Meneguhkan Integrasi Bangsa
I Ropii
PERSADA 4, 12-21, 2017
42017
The Settlement Regulation of the Administrative Violation by the Implementers in the Implementation of Election for Members of the House of Representatives, Regional …
I Ropii
JL Pol'y & Globalization 32, 114, 2014
22014
Resignation of Regional Head and/or Vice in the Tenure: Politics of Law and Democracy Perspectives
HS Imam Ropii
NOVELTY 11 (09/2020), 196-211, 2020
2020
Peranan Dan Dukungan Organisasi Sayap Terhadap Partai Politik
I Ropii
SIMPOSIUM HUKUM TATA NEGARA “PENATAAN PENGATURAN ORGANISASI SAYAP PARTAI …, 2020
2020
Legal Protection of Youth Suffrage
HS Imam Ropii
6th International Conference on Community Development (ICCD 2019) 349 …, 2019
2019
Determination of a suspect for the candidate of region in election in Indonesia
HS Imam Ropii, Abdul Rachman A. Latif
International Journal of Development and Sustainability 7 (Volume 7 Number …, 2018
2018
The Implemantation of conflict management in a democratic society (Conceptions, Principles and Strategies for Conflict Management)
I Ropii
International Journal of Development and Sustainability 6 (11 (2017)), 1891 …, 2017
2017
HUKUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TEORI DAN PRAKTEK (DILENGKAPI DENGAN BEBERAPA KASUS PERTANAHAN)
MH Dr. Yudhi Setiawan, Drs., SH., M.Si, Dr.Boedi Djatmiko Hadiatmodjo, SH ...
2017
Penetapan Status Tersangka Dan Terdakwa Calon Kepala Daerah Dan Implikasi Yuridisnya Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Kajian Yuridis Normatif)
I Ropii
SASI FH UNIVERSITAS PATIMURA 23 (2017), 082-094, 2017
2017
PEMBENTUKAN PARALEGAL UNTUK MEMPERKUAT PERLINDUNGAN HAK-HAK WARGA MASYARAKAT
I Ropii
ARGUMENTUM 15, 1-16, 2015
2015
POLA HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM OTONOMI DAERAH (Konsepsi dan Dinamikanya)
I Ropii
MAKSIGAMA 9 (1), 34-51, 2015
2015
Pengaturan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Studi Terhadap Pemilu Legislatif Yang Demokratis)
I Ropii
Universitas Brawijaya, 2015
2015
The Reconstruction of the Settlement Arrangements Violation of Election Administration DPR Members, DPD and DPRD (Study of the Legislative Elections of a Democratic Indonesia)
I Ropii
Reconstruction 32, 2014
2014
MEMBANGUN SINERGITASI SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL DENGAN SISTEM KEPARTAIAN MELALUI PENETAPAN AMBANG BATAS PARLEMEN (PARLIAMENTARY THRESHOLD)
I Ropii
JURNAL KONSTITUSI 2 (2011), 53078, 2011
2011
PENGATURAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN PERANSERTA PARTAI POLITIK
I Ropii
Jurnal Magister Hukum 2 (2), 2011
2011
ANALISIS TENTANG PŁ MILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PEMILUKADA) DAN PERANSERTA PARPOL
I Ropii
VIDYA 17 (3), 2009
2009
OTONOMI DAERAH DAN POLA HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
I Ropii
MAKSIGAMA 3 (1), 2009
2009
Pemilihan Kepala Daerah Langsung Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
A Hersriningtyas
UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2005
2005
TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEMBANTU RUMAH TANGGA
I Ropii
VIDYA 9 (1), 2001
2001
KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL DAN UPAYA CLEAN GOVERNANCE
I Ropii
VIDYA 8 (3), 2000
2000
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–20