| CONSTITUTIONAL COURTS AND JUDICIAL REVIEW: LESSON LEARNED FOR INDONESIA (MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG: PEMBELAJARAN BAGI INDONESIA) MS Armia Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 8 (1), 107-130, 2017 | 7 | 2017 |
| Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) I Samsul Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 4 (2), 153-166, 2016 | 6 | 2016 |
| MATERI BARU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (THE NEW MATERIAL ON COPYRIGHT ACT NUMBER 28 YEAR 2014) TP Kurnianingrum Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 6 (1), 93-106, 2016 | 4 | 2016 |
| Aspek Hukum Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaan Roya D Doly Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 2 (1), 103-128, 2016 | 2 | 2016 |
| Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika P Hikmawati Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 2 (2), 329-350, 2016 | 2 | 2016 |
| Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional S Rongiyati Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 2 (2), 213-238, 2016 | 2 | 2016 |
| Penguatan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa N Simanjuntak Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 4 (1), 35-66, 2016 | 2 | 2016 |
| Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran D Doly Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 4 (2), 215-230, 2016 | 2 | 2016 |
| REZIM ANTI-MONEY LAUNDERING: PERKEMBANGAN KE ARAH INTERNASIONALISASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PRINSIP DASAR KEDAULATAN NEGARA (ANTI-MONEY LAUNDERING REGIME: DEVELOPMENTS TO … H Amrani Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 5 (1), 19-29, 2016 | 2 | 2016 |
| PELINDUNGAN NASABAH DALAM PENYELENGGARAAN LAKU PANDAI: STUDI PELINDUNGAN NASABAH LAKU PANDAI BCA DI JAWA TENGAH DAN BRI DI PAPUA (CONSUMER PROTECTIONS IN" LAKU PANDAI … D Cahyaningrum Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 7 (2), 213-234, 2017 | 1 | 2017 |
| URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG HAK ANGKET DPR RI (THE URGENCY OF MAKING THE LAW ON THE RIGHT OF INQUIRY OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA) NM Hantoro Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 8 (2), 177-194, 2017 | 1 | 2017 |
| Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi PJ Hairi Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 2 (1), 151-178, 2016 | 1 | 2016 |
| KAJiAn Yuridis PriVAtisAsi BAdAn usAhA miliK negArA melAlui meKAnisme PenAWArAn umum (initiAl PuBliC offering) M Suhayati Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 2 (1), 51-74, 2016 | 1 | 2016 |
| Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali HYP Sibuea Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 2 (2), 287-306, 2016 | 1 | 2016 |
| REDENOMINASI RUPIAH DALAM PRESPEKTIF HUKUM TP Kurnianingrum Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 4 (1), 67-85, 2016 | 1 | 2016 |
| LAND REFORM MELALUI PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN (KAJIAN YURIDIS TERHADAP UU NO. 56/PRP/TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN) S Rongiyati Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 4 (1), 1-15, 2016 | 1 | 2016 |
| Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PIdana Pendanaan Terorisme dari Perspektif Hak Asasi Manusia M Suhayati Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 4 (2), 231-245, 2016 | 1 | 2016 |
| PENGUATAN LEMBAGA ADAT SEBAGAI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA*(Studi terhadap Lembaga Adat di Kabupaten Banyu Asin, Sumsel dan di Provinsi Papua) STRENGTHENING THE … I Samsul Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 5 (2), 127-142, 2016 | 1 | 2016 |
| Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Melalui Penyelenggaraan Metrologi Legal dalam Era Otonomi Daerah I Samsul Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 6 (2), 169-186, 2016 | 1 | 2016 |
| Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia dalam Perspektif Hukum D Doly Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 6 (2), 149-167, 2016 | 1 | 2016 |
Trias Palupi Kurnianingrumpusat penelitian Badan Keahlian DPR RIVerified email at dpr.go.id