Negara Hukum : Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan
Negara Hukum : Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Verified email at dpr.go.id - Homepage
TitleCited byYear
Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
I Samsul
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 4 (2), 153-166, 2016
92016
MATERI BARU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (THE NEW MATERIAL ON COPYRIGHT ACT NUMBER 28 YEAR 2014)
TP Kurnianingrum
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 6 (1), 93-106, 2016
82016
CONSTITUTIONAL COURTS AND JUDICIAL REVIEW: LESSON LEARNED FOR INDONESIA (MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG: PEMBELAJARAN BAGI INDONESIA)
MS Armia
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 8 (1), 107-130, 2017
72017
Aspek Hukum Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaan Roya
D Doly
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 2 (1), 103-128, 2016
52016
Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali
HYP Sibuea
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 2 (2), 287-306, 2016
52016
Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional
S Rongiyati
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 2 (2), 213-238, 2016
52016
Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
D Doly
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 4 (2), 215-230, 2016
52016
PIDANA PENGAWASAN SEBAGAI PENGGANTI PIDANA BERSYARAT MENUJU KEADILAN RESTORATIF (CRIMINAL CONDITIONAL SUPERVISION AS A SUBSTITUTE OF PROBATION SENTENCE TOWARDS RESTORATIVE JUSTICE)
P Hikmawati
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 7 (1), 71-88, 2017
42017
Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika
P Hikmawati
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 2 (2), 329-350, 2016
42016
Penguatan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa
N Simanjuntak
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 4 (1), 35-66, 2016
32016
URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG HAK ANGKET DPR RI (THE URGENCY OF MAKING THE LAW ON THE RIGHT OF INQUIRY OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA)
NM Hantoro
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 8 (2), 177-194, 2017
22017
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN (INTELLECTUAL PROPERTY AS BANKING CREDIT GUARANTEE)
TP Kurnianingrum
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 8 (1), 31-54, 2017
22017
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA OLEH ADVOKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT (FREE LEGAL AID BY ADVOCATE UNDER THE LAW NUMBER 18 YEAR 2003 …
M Suhayati
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 3 (2), 227-248, 2016
22016
REZIM ANTI-MONEY LAUNDERING: PERKEMBANGAN KE ARAH INTERNASIONALISASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PRINSIP DASAR KEDAULATAN NEGARA (ANTI-MONEY LAUNDERING REGIME: DEVELOPMENTS TO …
H Amrani
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 5 (1), 19-29, 2016
22016
Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia dalam Perspektif Hukum
D Doly
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 6 (2), 149-167, 2016
22016
PENYEDERHANAAN IZIN USAHA BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL DARI PERSPEKTIF HUKUM: STUDI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SIMPLIFICATION OF BUSINESS LICENSING FOR MICRO …
M Suhayati
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 7 (2), 235-258, 2017
12017
PELINDUNGAN NASABAH DALAM PENYELENGGARAAN LAKU PANDAI: STUDI PELINDUNGAN NASABAH LAKU PANDAI BCA DI JAWA TENGAH DAN BRI DI PAPUA (CONSUMER PROTECTIONS IN" LAKU PANDAI …
D Cahyaningrum
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 7 (2), 213-234, 2017
12017
PIDANA MATI DALAM RUU KUHP: PERLUKAH DIATUR SEBAGAI PIDANA YANG BERSIFAT KHUSUS?(DEATH PENALTY IN THE BILL OF CRIMINAL CODE: SHOULD REGULATED AS A SPECIAL PUNISHMENT?)
LS Widayati
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 7 (2), 167-194, 2017
12017
KEWENANGAN NEGARA DALAM PENGUASAAN TANAH: REDISTRIBUSI TANAH UNTUK RAKYAT (THE AUTHORITY OF THE STATE IN LAND TENURE: REDISTRIBUTION OF LAND TO THE PEOPLE)
D Doly
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 8 (2), 195-214, 2017
12017
KENDALA PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (THE OBSTACLES OF IMPLEMENTING THE CRIMINAL LIABILITY OF THE CORPORATION AS A …
P Hikmawati
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 8 (1), 131-150, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20