| Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) I Samsul Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 4 (2), 153-166, 2016 | 13 | 2016 |
| Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif (Criminal Conditional Supervision As A Substitute Of Probation Sentence Towards Restorative Justice) P Hikmawati Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 7 (1), 71-88, 2017 | 12 | 2017 |
| Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali HYP Sibuea Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 2 (2), 287-306, 2016 | 12 | 2016 |
| UPAYA PELINDUNGAN HUKUM SECARA TERPADU BAGI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)(INTEGRATED LEGAL PROTECTION FOR MIGRANT WORKERS) LF Nola Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 7 (1), 35-52, 2017 | 11 | 2017 |
| Rehabilitasi Narapidana dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan (Rehabilitation of Prisoners in Overcrowded Correctional Institution) LS Widayati Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 3 (2), 201-226, 2016 | 11 | 2016 |
| Keamanan Maritim Dari Aspek Regulasi Dan Penegakan Hukum (Maritime Security From The Aspects Of Regulation And Law Enforcement) SD Kartika Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 5 (2), 143-167, 2016 | 11 | 2016 |
| Aspek Hukum Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaan Roya D Doly Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 2 (1), 103-128, 2016 | 9 | 2016 |
| Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika P Hikmawati Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 2 (2), 329-350, 2016 | 9 | 2016 |
| Constitutional Courts And Judicial Review: Lesson Learned For Indonesia MS Armia Jurnal Negara Hukum 8 (1), 107-130, 2017 | 8 | 2017 |
| Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional S Rongiyati Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 2 (2), 213-238, 2016 | 8 | 2016 |
| Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran D Doly Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 4 (2), 215-230, 2016 | 8 | 2016 |
| PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH MELALUI PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMISAHAN UNIT USAHA SYARIAH (DEVELOPMENT OF SYARIA BANKING THROUGH THE LIABILITY OF SPIN-OFF OF ISLAMIC BUSINESS … S Rongiyati Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 6 (1), 65-78, 2016 | 8 | 2016 |
| EKSISTENSI LEMBAGA PENILAI TANAH DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (EXISTENCE OF THE LAND APPRAISER IN THE LAND ACQUSITION FOR PUBLIC INTEREST) S Rongiyati Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 3 (1), 1-19, 2016 | 7 | 2016 |
| Penguatan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa N Simanjuntak Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 4 (1), 35-66, 2016 | 7 | 2016 |
| Materi Baru Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (The New Material On Copyright Act Number 28 Year 2014) TP Kurnianingrum Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 6 (1), 93-106, 2016 | 7 | 2016 |
| Penegakan hukum perlindungan konsumen melalui penyelenggaraan metrologi legal dalam era otonomi daerah I Samsul Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 6 (2), 169-186, 2016 | 6 | 2016 |
| Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol (Law Enforcement Regulation of Alcoholic Beverages) HYP Sibuea Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 7 (1), 127-143, 2017 | 5 | 2017 |
| Bahasa Hukum Dalam Putusan Perkara Pidana (The Legal Language In The Criminal Case Decision) U Pakaya Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 8 (1), 151-175, 2017 | 5 | 2017 |
| PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA OLEH ADVOKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT (FREE LEGAL AID BY ADVOCATE UNDER THE LAW NUMBER 18 YEAR 2003 … M Suhayati Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 3 (2), 227-248, 2016 | 5 | 2016 |
| Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya (Sexual Violence Problems: Analyzing The Direction Of Government Policy In Handling The … PJ Hairi Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 6 (1), 1-15, 2016 | 5 | 2016 |
Luthvi Febryka NolaPusat Penelitian Badan Keahlian DPR, Sekretariat Jenderal DPR RIVerified email at dpr.go.id
