| REHABILITASI NARAPIDANA DALAM OVERCROWDED LEMBAGA PEMASYARAKATAN (REHABILITATION OF PRISONERS IN OVERCROWDED CORRECTIONAL INSTITUTION) LS Widayati Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 3 (2), 201-226, 2016 | 11 | 2016 |
| PIDANA PENGAWASAN SEBAGAI PENGGANTI PIDANA BERSYARAT MENUJU KEADILAN RESTORATIF (CRIMINAL CONDITIONAL SUPERVISION AS A SUBSTITUTE OF PROBATION SENTENCE TOWARDS RESTORATIVE JUSTICE) P Hikmawati Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 7 (1), 71-88, 2017 | 10 | 2017 |
| Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) I Samsul Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 4 (2), 153-166, 2016 | 9 | 2016 |
| Aspek Hukum Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaan Roya D Doly Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 2 (1), 103-128, 2016 | 8 | 2016 |
| Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali HYP Sibuea Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 2 (2), 287-306, 2016 | 8 | 2016 |
| Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional S Rongiyati Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 2 (2), 213-238, 2016 | 8 | 2016 |
| Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika P Hikmawati Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 2 (2), 329-350, 2016 | 7 | 2016 |
| EKSISTENSI LEMBAGA PENILAI TANAH DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (EXISTENCE OF THE LAND APPRAISER IN THE LAND ACQUSITION FOR PUBLIC INTEREST) S Rongiyati Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 3 (1), 1-19, 2016 | 7 | 2016 |
| Materi Baru Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (The New Material On Copyright Act Number 28 Year 2014) TP Kurnianingrum Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 6 (1), 93-106, 2016 | 7 | 2016 |
| Constitutional Courts And Judicial Review: Lesson Learned For Indonesia MS Armia Jurnal Negara Hukum 8 (1), 107-130, 2017 | 6 | 2017 |
| Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran D Doly Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 4 (2), 215-230, 2016 | 6 | 2016 |
| Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Perspektif Hukum D Doly Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 6 (2), 149-167, 2016 | 6 | 2016 |
| PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA OLEH ADVOKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT (FREE LEGAL AID BY ADVOCATE UNDER THE LAW NUMBER 18 YEAR 2003 … M Suhayati Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 3 (2), 227-248, 2016 | 5 | 2016 |
| Penguatan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa N Simanjuntak Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 4 (1), 35-66, 2016 | 5 | 2016 |
| PENEGAKAN HUKUM PENGATURAN MINUMAN BERALKOHOL (LAW ENFORCEMENT REGULATION OF ALCOHOLIC BEVERAGES) HYP Sibuea Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 7 (1), 127-143, 2017 | 4 | 2017 |
| URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG HAK ANGKET DPR RI (THE URGENCY OF MAKING THE LAW ON THE RIGHT OF INQUIRY OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA) NM Hantoro Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 8 (2), 177-194, 2017 | 4 | 2017 |
| Analisis Yuridis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Instansi Pemerintah Penyelenggara Layanan Umum S Rongiyati Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 2 (1), 1-27, 2016 | 4 | 2016 |
| Penegakan hukum perlindungan konsumen melalui penyelenggaraan metrologi legal dalam era otonomi daerah I Samsul Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 6 (2), 169-186, 2016 | 4 | 2016 |
| PELINDUNGAN NASABAH DALAM PENYELENGGARAAN LAKU PANDAI: STUDI PELINDUNGAN NASABAH LAKU PANDAI BCA DI JAWA TENGAH DAN BRI DI PAPUA (CONSUMER PROTECTIONS IN" LAKU PANDAI … D Cahyaningrum Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 7 (2), 213-234, 2017 | 3 | 2017 |
| PIDANA MATI DALAM RUU KUHP: PERLUKAH DIATUR SEBAGAI PIDANA YANG BERSIFAT KHUSUS?(DEATH PENALTY IN THE BILL OF CRIMINAL CODE: SHOULD REGULATED AS A SPECIAL PUNISHMENT?) LS Widayati Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 7 (2), 167-194, 2017 | 3 | 2017 |
Trias Palupi Kurnianingrumpusat penelitian Badan Keahlian DPR RIVerified email at dpr.go.id
