Negara Hukum : Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan
Negara Hukum : Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Verified email at dpr.go.id - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
I Samsul
Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 4 (2), 153-166, 2016
132016
Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif (Criminal Conditional Supervision As A Substitute Of Probation Sentence Towards Restorative Justice)
P Hikmawati
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 7 (1), 71-88, 2017
122017
Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali
HYP Sibuea
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 2 (2), 287-306, 2016
122016
UPAYA PELINDUNGAN HUKUM SECARA TERPADU BAGI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)(INTEGRATED LEGAL PROTECTION FOR MIGRANT WORKERS)
LF Nola
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 7 (1), 35-52, 2017
112017
Rehabilitasi Narapidana dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan (Rehabilitation of Prisoners in Overcrowded Correctional Institution)
LS Widayati
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 3 (2), 201-226, 2016
112016
Keamanan Maritim Dari Aspek Regulasi Dan Penegakan Hukum (Maritime Security From The Aspects Of Regulation And Law Enforcement)
SD Kartika
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 5 (2), 143-167, 2016
112016
Aspek Hukum Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaan Roya
D Doly
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 2 (1), 103-128, 2016
92016
Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika
P Hikmawati
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 2 (2), 329-350, 2016
92016
Constitutional Courts And Judicial Review: Lesson Learned For Indonesia
MS Armia
Jurnal Negara Hukum 8 (1), 107-130, 2017
82017
Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional
S Rongiyati
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 2 (2), 213-238, 2016
82016
Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
D Doly
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 4 (2), 215-230, 2016
82016
PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH MELALUI PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMISAHAN UNIT USAHA SYARIAH (DEVELOPMENT OF SYARIA BANKING THROUGH THE LIABILITY OF SPIN-OFF OF ISLAMIC BUSINESS …
S Rongiyati
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 6 (1), 65-78, 2016
82016
EKSISTENSI LEMBAGA PENILAI TANAH DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (EXISTENCE OF THE LAND APPRAISER IN THE LAND ACQUSITION FOR PUBLIC INTEREST)
S Rongiyati
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 3 (1), 1-19, 2016
72016
Penguatan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa
N Simanjuntak
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 4 (1), 35-66, 2016
72016
Materi Baru Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (The New Material On Copyright Act Number 28 Year 2014)
TP Kurnianingrum
Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 6 (1), 93-106, 2016
72016
Penegakan hukum perlindungan konsumen melalui penyelenggaraan metrologi legal dalam era otonomi daerah
I Samsul
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 6 (2), 169-186, 2016
62016
Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol (Law Enforcement Regulation of Alcoholic Beverages)
HYP Sibuea
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 7 (1), 127-143, 2017
52017
Bahasa Hukum Dalam Putusan Perkara Pidana (The Legal Language In The Criminal Case Decision)
U Pakaya
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 8 (1), 151-175, 2017
52017
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA OLEH ADVOKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT (FREE LEGAL AID BY ADVOCATE UNDER THE LAW NUMBER 18 YEAR 2003 …
M Suhayati
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 3 (2), 227-248, 2016
52016
Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya (Sexual Violence Problems: Analyzing The Direction Of Government Policy In Handling The …
PJ Hairi
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 6 (1), 1-15, 2016
52016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20