| Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki)(Integrated Legal Protection For Migrant Workers) LF Nola Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 7 (1), 35-52, 2017 | 121 | 2017 |
| Arti penting pendaftaran tanah untuk pertama kali HYP Sibuea Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 2 (2), 287-306, 2016 | 102 | 2016 |
| Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif (Criminal Conditional Supervision As a Substitute of Probation Sentence Towards Restorative Justice) P Hikmawati Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 7 (1), 71-88, 2017 | 91 | 2017 |
| Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika P Hikmawati Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 2 (2), 329-350, 2016 | 66 | 2016 |
| Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya (Sexual Violence Problems: Analyzing The Direction Of Government Policy In Handling The … PJ Hairi Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 6 (1), 1-15, 2016 | 64 | 2016 |
| Perlindungan konsumen jasa keuangan pasca pembentukan otoritas jasa keuangan (OJK) I Samsul Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 4 (2), 153-166, 2016 | 45 | 2016 |
| Keamanan Maritim Dari Aspek Regulasi Dan Penegakan Hukum (Maritime Security From The Aspects Of Regulation And Law Enforcement) SD Kartika Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 5 (2), 143-167, 2016 | 44 | 2016 |
| Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan (Intellectual Property As Banking Credit Guarantee) TP Kurnianingrum Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 8 (1), 31-54, 2017 | 38 | 2017 |
| PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK EKONOMI PEMILIK HAK TERKAIT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (LEGAL PROTECTION FOR THE OF ECONOMIC RIGHTS OF THE RELATED … M Suhayati Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 5 (2), 207-221, 2016 | 38 | 2016 |
| Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia (The Urgency Of Assets Recovery Act In Indonesia) M Latifah Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 6 (1), 17-30, 2016 | 38 | 2016 |
| Perluasan asas legalitas dalam RUU KUHP LS Widayati Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 2 (2), 307-328, 2016 | 37 | 2016 |
| Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional S Rongiyati Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 2 (2), 213-238, 2016 | 37 | 2016 |
| Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi PJ Hairi Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 2 (1), 151-178, 2016 | 35 | 2016 |
| Upaya Perlindungan Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi P Hikmawati Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 4 (1), 87-104, 2016 | 34 | 2016 |
| Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia LF Nola Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 2 (1), 75-101, 2016 | 33 | 2016 |
| Rehabilitasi Narapidana dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan (Rehabilitation of Prisoners in Overcrowded Correctional Institution) LS Widayati Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 3 (2), 201-226, 2016 | 32 | 2016 |
| Aspek Hukum Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaan Roya D Doly Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 2 (1), 103-128, 2016 | 31 | 2016 |
| Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol (Law Enforcement Regulation of Alcoholic Beverages) HYP Sibuea Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 7 (1), 127-143, 2017 | 30 | 2017 |
| Pidana Mati Dalam Ruu Kuhp: Perlukah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus?(Death Penalty In The Bill Of Criminal Code: Should Regulated As A Special Punishment?) LS Widayati Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 7 (2), 167-194, 2017 | 27 | 2017 |
| Penyederhanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Dari Perspektif Hukum: Studi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Simplification Of Business Licensing For Micro … M Suhayati Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 7 (2), 235-258, 2017 | 23 | 2017 |
Luthvi Febryka NolaPusat Penelitian Badan Keahlian DPR, Sekretariat Jenderal DPR RIVerified email at dpr.go.id
