Negara Hukum : Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan
Negara Hukum : Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Verified email at dpr.go.id - Homepage
TitleCited byYear
MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG: PEMBELAJARAN BAGI INDONESIA (CONSTITUTIONAL COURTS AND JUDICIAL REVIEW: LESSON LEARNED FOR INDONESIA)
MS Armia
Negara Hukum 8 (1), 107-130, 2017
72017
Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
I Samsul
Negara Hukum 4 (2), 153-166, 2016
52016
Aspek Hukum Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaan Roya
D Doly
Negara Hukum 2 (1), 103-128, 2016
22016
Analisis Terhadap Sanksi Pidana bagi Pengguna Narkotika
P Hikmawati
Negara Hukum 2 (2), 329-350, 2016
22016
Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional
S Rongiyati
Negara Hukum 2 (2), 213-238, 2016
22016
Penguatan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa
N Simanjuntak
Negara Hukum 4 (1), 35-66, 2016
22016
URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG HAK ANGKET DPR RI (THE URGENCY OF MAKING THE LAW ON THE RIGHT OF INQUIRY OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA)
NM Hantoro
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 8 (2), 177-194, 2017
12017
Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi
PJ Hairi
Negara Hukum 2 (1), 151-178, 2016
12016
KAJiAn Yuridis PriVAtisAsi BAdAn usAhA miliK negArA melAlui meKAnisme PenAWArAn umum (initiAl PuBliC offering)
M Suhayati
Negara Hukum 2 (1), 51-74, 2016
12016
ARTI PENTING PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI
HYP Sibuea
Negara Hukum 2 (2), 287-306, 2016
12016
REDENOMINASI RUPIAH DALAM PRESPEKTIF HUKUM
TP Kurnianingrum
Negara Hukum 4 (1), 67-85, 2016
12016
LAND REFORM MELALUI PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN (KAJIAN YURIDIS TERHADAP UU NO. 56/PRP/TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN)
S Rongiyati
Negara Hukum 4 (1), 1-15, 2016
12016
UNDANG-UNDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
M Suhayati
Negara Hukum 4 (2), 231-245, 2016
12016
PEMANFAATAN HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH OLEH PIHAK KETIGA (LAND USE RIGHTS MANAGEMENT BY A THIRD PARTY)
S Rongiyati
Negara Hukum 5 (1), 77-89, 2016
12016
REZIM ANTI-MONEY LAUNDERING: PERKEMBANGAN KE ARAH INTERNASIONALISASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PRINSIP DASAR KEDAULATAN NEGARA (ANTI-MONEY LAUNDERING REGIME: DEVELOPMENTS TO …
H Amrani
Negara Hukum 5 (1), 19-29, 2016
12016
PENGUATAN LEMBAGA ADAT SEBAGAI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA*(Studi terhadap Lembaga Adat di Kabupaten Banyu Asin, Sumsel dan di Provinsi Papua) STRENGTHENING THE …
I Samsul
Negara Hukum 5 (2), 127-142, 2016
12016
PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN MELALUI PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL DALAM ERA OTONOMI DAERAH
I Samsul
Negara Hukum 6 (2), 169-186, 2016
12016
Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia dalam Perspektif Hukum
D Doly
Negara Hukum 6 (2), 149-167, 2016
12016
PENEGAKAN HUKUM PENGATURAN MINUMAN BERALKOHOL (LAW ENFORCEMENT REGULATION OF ALCOHOLIC BEVERAGES)
HYP Sibuea
Negara Hukum 7 (1), 127-143, 2017
2017
TINJAUAN SEJARAH HUKUM PASAL 33 UUD 1945 SEBAGAI IDEOLOGI EKONOMI (THE LEGAL HISTORY REVIEW OF ARTICLE 33 UUD 1945 AS ECONOMIC IDEOLOGY)
F Zon, M Iskandar, S Zuhdi
Negara Hukum 7 (1), 111-125, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20