| Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) I Samsul Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 4 (2), 153-166, 2016 | 9 | 2016 |
| MATERI BARU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (THE NEW MATERIAL ON COPYRIGHT ACT NUMBER 28 YEAR 2014) TP Kurnianingrum Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 6 (1), 93-106, 2016 | 8 | 2016 |
| CONSTITUTIONAL COURTS AND JUDICIAL REVIEW: LESSON LEARNED FOR INDONESIA (MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG: PEMBELAJARAN BAGI INDONESIA) MS Armia Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 8 (1), 107-130, 2017 | 7 | 2017 |
| Aspek Hukum Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaan Roya D Doly Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 2 (1), 103-128, 2016 | 5 | 2016 |
| Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali HYP Sibuea Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 2 (2), 287-306, 2016 | 5 | 2016 |
| Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional S Rongiyati Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 2 (2), 213-238, 2016 | 5 | 2016 |
| Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran D Doly Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 4 (2), 215-230, 2016 | 5 | 2016 |
| PIDANA PENGAWASAN SEBAGAI PENGGANTI PIDANA BERSYARAT MENUJU KEADILAN RESTORATIF (CRIMINAL CONDITIONAL SUPERVISION AS A SUBSTITUTE OF PROBATION SENTENCE TOWARDS RESTORATIVE JUSTICE) P Hikmawati Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 7 (1), 71-88, 2017 | 4 | 2017 |
| Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika P Hikmawati Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 2 (2), 329-350, 2016 | 4 | 2016 |
| Penguatan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa N Simanjuntak Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 4 (1), 35-66, 2016 | 3 | 2016 |
| URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG HAK ANGKET DPR RI (THE URGENCY OF MAKING THE LAW ON THE RIGHT OF INQUIRY OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA) NM Hantoro Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 8 (2), 177-194, 2017 | 2 | 2017 |
| HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN (INTELLECTUAL PROPERTY AS BANKING CREDIT GUARANTEE) TP Kurnianingrum Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 8 (1), 31-54, 2017 | 2 | 2017 |
| PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA OLEH ADVOKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT (FREE LEGAL AID BY ADVOCATE UNDER THE LAW NUMBER 18 YEAR 2003 … M Suhayati Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 3 (2), 227-248, 2016 | 2 | 2016 |
| REZIM ANTI-MONEY LAUNDERING: PERKEMBANGAN KE ARAH INTERNASIONALISASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PRINSIP DASAR KEDAULATAN NEGARA (ANTI-MONEY LAUNDERING REGIME: DEVELOPMENTS TO … H Amrani Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 5 (1), 19-29, 2016 | 2 | 2016 |
| Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia dalam Perspektif Hukum D Doly Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 6 (2), 149-167, 2016 | 2 | 2016 |
| PENYEDERHANAAN IZIN USAHA BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL DARI PERSPEKTIF HUKUM: STUDI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SIMPLIFICATION OF BUSINESS LICENSING FOR MICRO … M Suhayati Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 7 (2), 235-258, 2017 | 1 | 2017 |
| PELINDUNGAN NASABAH DALAM PENYELENGGARAAN LAKU PANDAI: STUDI PELINDUNGAN NASABAH LAKU PANDAI BCA DI JAWA TENGAH DAN BRI DI PAPUA (CONSUMER PROTECTIONS IN" LAKU PANDAI … D Cahyaningrum Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 7 (2), 213-234, 2017 | 1 | 2017 |
| PIDANA MATI DALAM RUU KUHP: PERLUKAH DIATUR SEBAGAI PIDANA YANG BERSIFAT KHUSUS?(DEATH PENALTY IN THE BILL OF CRIMINAL CODE: SHOULD REGULATED AS A SPECIAL PUNISHMENT?) LS Widayati Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 7 (2), 167-194, 2017 | 1 | 2017 |
| KEWENANGAN NEGARA DALAM PENGUASAAN TANAH: REDISTRIBUSI TANAH UNTUK RAKYAT (THE AUTHORITY OF THE STATE IN LAND TENURE: REDISTRIBUTION OF LAND TO THE PEOPLE) D Doly Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 8 (2), 195-214, 2017 | 1 | 2017 |
| KENDALA PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (THE OBSTACLES OF IMPLEMENTING THE CRIMINAL LIABILITY OF THE CORPORATION AS A … P Hikmawati Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 8 (1), 131-150, 2017 | 1 | 2017 |
Trias Palupi Kurnianingrumpusat penelitian Badan Keahlian DPR RIVerified email at dpr.go.id
