| Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia M Latifah Negara Hukum 6 (1), 2015 | 5 | 2015 |
| Tenaga Kerja Asing: Analisis Politik Hukum SD Kartika, LF Nola, D Cahyaningrum, M Latifah Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018 | 1 | 2018 |
| Penunjukan Otoritas Pusat Dalam Bantuan Timbal Balik Pidana Di Indonesia (The Appointment Of The Central Authorities In Mutual Legal Assistance In Criminal In Indonesia) M Latifah Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 7 (1), 53-69, 2017 | 1 | 2017 |
| uPAYA trAnsformAsi KonseP JArimAh QisAsh-diYAt PAdA huKum Positif melAlui ruu KuhP M Latifah Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 2 (1), 129-149, 2016 | 1 | 2016 |
| POLITIK HUKUM PEMINDAHAN NARAPIDANA ANTARANEGARA DI INDONESIA: TEPATKAH? M Latifah Kajian 24 (1), 15-28, 2020 | | 2020 |
| Pelindungan HAM dalam Mekanisme Pembubaran Ormas Berbadan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 (Human Rights Protection on Dissolution Mechanism of Civil Society … M Latifah Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 11 (1), 2020 | | 2020 |
| URGENSI INDONESIA MENJADI NEGARA PIHAK STATUTA ROMA BAGI PERLINDUNGAN HAM DI INDONESIA M Latifah Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan …, 2016 | | 2016 |
| Kendala Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia M Latifah Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 1 (1), 1-22, 2016 | | 2016 |
| URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA DI INDONESIA (THE URGENCY OF ASSETS RECOVERY ACT IN INDONESIA) M Latifah Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 6 (1), 17-30, 2016 | | 2016 |
| PENGHAPUSAN TAHAPAN PENYELIDIKAN DALAM RUU TENTANG HUKUM ACARA PIDANA M Latifah Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 4 (1), 105-123, 2016 | | 2016 |
| PENGATURAN JALUR KHUSUS DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (THE EXCEPTIONAL STRIP PROVISIONS IN THE CRIMINAL PROCEDURE BILL) M Latifah Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 5 (1), 31-45, 2016 | | 2016 |
| LEGALITAS KEWENANGAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (LEGAL AUTHORIY OF PROSECUTOR IN THE INVESTIGATION OF CORRUPTION) M Latifah Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 3 (1), 97-114, 2016 | | 2016 |
| Penyelesaian kejahatan serius di bawah hukum internasional bagi negara non-pihak:: Studi kasus Darfur, Republic of the Sudan M LATIFAH, EOS Hiariej Text, 2009 | | 2009 |
