Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia (The Urgency Of Assets Recovery Act In Indonesia) M Latifah Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 6 (1), 17-30, 2016 | 36 | 2016 |
Overcrowded pada Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia: Dampak dan Solusinya M Latifah Badan Hukum Info Singkat Kajian Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, XI (10) 2, 2019 | 28 | 2019 |
Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisash-diyat pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP M Latifah Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 2 (1), 129-149, 2016 | 18 | 2016 |
Pengaturan Jalur Khusus Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana (The Exceptional Strip Provisions in the Criminal Procedure Bill) M Latifah Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 5 (1), 31-45, 2016 | 14 | 2016 |
Pelindungan HAM dalam Mekanisme Pembubaran Ormas Berbadan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 (Human Rights Protection on Dissolution Mechanism of Civil Society … M Latifah Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 11 (1), 2020 | 11 | 2020 |
Penunjukan Otoritas Pusat Dalam Bantuan Timbal Balik Pidana Di Indonesia (The Appointment of The Central Authorities in Mutual Legal Assistance in Criminal in Indonesia) M Latifah Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 7 (1), 53-69, 2017 | 11 | 2017 |
Legalitas Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi M Latifah Jurnal Negara Hukum 3 (1), 2012 | 7 | 2012 |
Tenaga Kerja Asing: Analisis Politik Hukum SD Kartika, LF Nola, D Cahyaningrum, M Latifah Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018 | 6 | 2018 |
Kendala Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia M Latifah Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 1 (1), 1-22, 2016 | 5 | 2016 |
Urgensi Indonesia Menjadi Negara Pihak Statuta Roma Bagi Perlindungan HAM Di Indonesia M Latifah Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan …, 2016 | 4 | 2016 |
Perlukah Mengatur Prinsip Exclusionary Rules of Evidence dalam RUU Hukum Acara Pidana?(Should We Regulate Exclusionary Rule Principle in the Criminal Procedural Bill?) M Latifah Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 12 (1), 101-122, 2021 | 3 | 2021 |
Perlindungan Ham Dalam Prosedur Penentuan Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris Di Indonesia (The Human Rights Protection On Determining Suspected Terrorism And … M Latifa Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 9, 2018 | 2 | 2018 |
Penghapusan Tahapan Penyelidikan Dalam RUU Tentang Hukum Acara Pidana M Latifah NEGARA HUKUM: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan 4 (1), 105-123, 2016 | 2 | 2016 |
Kebijakan Pemberian Remisi di Indonesia M Latifah Majalah Info Singkat Hukum, VIII (17), 2016 | 2 | 2016 |
Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Implementation of Law Number 12 of 2022 on Criminal Acts of Sexual Violence) PJ Hairi, M Latifah Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 14 (2), 163-180, 2023 | | 2023 |
POLITIK HUKUM PEMINDAHAN NARAPIDANA ANTARANEGARA DI INDONESIA: TEPATKAH? M Latifah Kajian 24 (1), 15-28, 2020 | | 2020 |
LEGALITAS KEWENANGAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (LEGAL AUTHORIY OF PROSECUTOR IN THE INVESTIGATION OF CORRUPTION) M Latifah Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 3 (1), 97-114, 2016 | | 2016 |
Penyelesaian kejahatan serius di bawah hukum internasional bagi negara non-pihak:: Studi kasus Darfur, Republic of the Sudan M LATIFAH Universitas Gadjah Mada, 2009 | | 2009 |
TRANSFORMASI PEMIKIRAN HUKUM PIDANA ISLAM DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL (STUDI PENERAPAN JARIMAH QISAS-DIYAI) M LATIFAH Fakultas Syariah, 2007 | | 2007 |
DEKRIMINALISASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA M Latifah | | |