Follow
Marfuatul Latifah
Marfuatul Latifah
Badan Keahlian DPRI RI
Verified email at dpr.go.id
Title
Cited by
Cited by
Year
Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia (The Urgency Of Assets Recovery Act In Indonesia)
M Latifah
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 6 (1), 17-30, 2016
362016
Overcrowded pada Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia: Dampak dan Solusinya
M Latifah
Badan Hukum Info Singkat Kajian Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, XI (10) 2, 2019
282019
Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisash-diyat pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP
M Latifah
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 2 (1), 129-149, 2016
182016
Pengaturan Jalur Khusus Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana (The Exceptional Strip Provisions in the Criminal Procedure Bill)
M Latifah
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 5 (1), 31-45, 2016
142016
Pelindungan HAM dalam Mekanisme Pembubaran Ormas Berbadan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 (Human Rights Protection on Dissolution Mechanism of Civil Society …
M Latifah
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 11 (1), 2020
112020
Penunjukan Otoritas Pusat Dalam Bantuan Timbal Balik Pidana Di Indonesia (The Appointment of The Central Authorities in Mutual Legal Assistance in Criminal in Indonesia)
M Latifah
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 7 (1), 53-69, 2017
112017
Legalitas Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
M Latifah
Jurnal Negara Hukum 3 (1), 2012
72012
Tenaga Kerja Asing: Analisis Politik Hukum
SD Kartika, LF Nola, D Cahyaningrum, M Latifah
Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018
62018
Kendala Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
M Latifah
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 1 (1), 1-22, 2016
52016
Urgensi Indonesia Menjadi Negara Pihak Statuta Roma Bagi Perlindungan HAM Di Indonesia
M Latifah
Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan …, 2016
42016
Perlukah Mengatur Prinsip Exclusionary Rules of Evidence dalam RUU Hukum Acara Pidana?(Should We Regulate Exclusionary Rule Principle in the Criminal Procedural Bill?)
M Latifah
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 12 (1), 101-122, 2021
32021
Perlindungan Ham Dalam Prosedur Penentuan Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris Di Indonesia (The Human Rights Protection On Determining Suspected Terrorism And …
M Latifa
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 9, 2018
22018
Penghapusan Tahapan Penyelidikan Dalam RUU Tentang Hukum Acara Pidana
M Latifah
NEGARA HUKUM: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan 4 (1), 105-123, 2016
22016
Kebijakan Pemberian Remisi di Indonesia
M Latifah
Majalah Info Singkat Hukum, VIII (17), 2016
22016
Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Implementation of Law Number 12 of 2022 on Criminal Acts of Sexual Violence)
PJ Hairi, M Latifah
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 14 (2), 163-180, 2023
2023
POLITIK HUKUM PEMINDAHAN NARAPIDANA ANTARANEGARA DI INDONESIA: TEPATKAH?
M Latifah
Kajian 24 (1), 15-28, 2020
2020
LEGALITAS KEWENANGAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (LEGAL AUTHORIY OF PROSECUTOR IN THE INVESTIGATION OF CORRUPTION)
M Latifah
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 3 (1), 97-114, 2016
2016
Penyelesaian kejahatan serius di bawah hukum internasional bagi negara non-pihak:: Studi kasus Darfur, Republic of the Sudan
M LATIFAH
Universitas Gadjah Mada, 2009
2009
TRANSFORMASI PEMIKIRAN HUKUM PIDANA ISLAM DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL (STUDI PENERAPAN JARIMAH QISAS-DIYAI)
M LATIFAH
Fakultas Syariah, 2007
2007
DEKRIMINALISASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA
M Latifah
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20