PAKUAN LAW REVIEW JOURNAL F-HUKUM
PAKUAN LAW REVIEW JOURNAL F-HUKUM
Universitas Pakuan
Email yang diverifikasi di unpak.ac.id - Beranda
Judul
Dikutip oleh
Dikutip oleh
Tahun
TEORI HUKUM SEBAGAI SARANA ALAT UNTUK MEMPERBAHARUI ATAU MEREKAYASA MASYARAKAT
N Lathif
PAKUAN LAW REVIEW 3 (1), 2017
42017
Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
B Heriyanto
Pakuan Law Review 4 (1), 2018
22018
KEWENANGAN DPR DALAM RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL PASCA TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 13/PUU-XVI/2018
A Wuisang
PAKUAN LAW REVIEW 5 (2), 2019
12019
Kualifikasi Hukum Pidana Khusus Terhadap Tindak Pidana Pemilu/Pilkada (Tinjauan Hukum Administrasi Negara)
P Ersan, A Erliyana
PAKUAN LAW REVIEW 4 (1), 2018
12018
Reposisi Peraturan Desa Dalam Hierarki Perundang-Undangan
A Wuisang
PAKUAN LAW REVIEW 4 (1), 2018
12018
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUJI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG/PERPPU
RM Mihradi
PAKUAN LAW REVIEW 3 (2), 2017
12017
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK DIBAWAH UMUR UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN
MM Wijaya
PAKUAN LAW REVIEW 2 (2), 2016
12016
MEKANISME PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
E Rohaedi, IH Insan, N Zumaro
PAKUAN LAW REVIEW 5 (2), 2019
2019
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYIDIK POLRI DALAM KASUS SALAH TANGKAP
N Lathif
PAKUAN LAW REVIEW 4 (2), 2019
2019
PERJANJIAN NEGARA-NEGARA ASEAN DALAM PEMBENTUKAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN (ASEAN FREE TRADE AREA)
S Sukmana
PAKUAN LAW REVIEW 5 (2), 2019
2019
PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIKAN HAK ATAS TANAH BAGI WARGA MASYARAKAT PASAWARAN DI KAWASAN PARIWISATA PANTAI TELUK RATAI KABUPATEN PASAWARAN PROVINSI LAMPUNG
J Sudarso, M Miharja, A Ahmad
PAKUAN LAW REVIEW 5 (1), 2019
2019
KEWENANGAN KONSTITUSIONAL (HAK PREROGRATIF) PRESIDEN DALAM MEMBERIKAN GRASI KEPADA TERPIDANA ATAS KASUS NARKOBA
H Basri
PAKUAN LAW REVIEW 5 (1), 2019
2019
URGENSI PENGATURAN STATUS BADAN HUKUM PDAM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA)
T Setiadi
PAKUAN LAW REVIEW 5 (1), 2019
2019
PROBLEMATIKA PENYELESAIAN PERKARA “FIKTIF POSITIF” DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
B Heriyanto
PAKUAN LAW REVIEW 5 (1), 2019
2019
PENERAPAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 BESERTA PERMASALAHANNYA
IH Insan, TN Maghijn
PAKUAN LAW REVIEW 4 (2), 2018
2018
PELAKSANAAN PIDANA BERSYARAT DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA
SH DP
PAKUAN LAW REVIEW 4 (1), 2018
2018
PERSPEKTIF PENGATURAN TINDAK PIDANA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN STUDI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM …
A ul Hosnah
PAKUAN LAW REVIEW 3 (2), 2017
2017
PERSPEKTIF PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA MELALUI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
N Kusnadi
PAKUAN LAW REVIEW 3 (1), 2017
2017
ANALISIS PENERAPAN PASAL 148 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
S Handoyo
PAKUAN LAW REVIEW 2 (1), 2016
2016
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS ANAK JALANAN …
M Apriatin, Z Mappong, YK Milono
PAKUAN LAW REVIEW 2 (2), 2016
2016
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–20