Follow
SASI
Title
Cited by
Cited by
Year
Pelayanan Publik Melalui Electronic Government; Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatkan Public Service
ES Holle
SASI 17 (3), 2011
1632011
Dampak tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta solusinya
JD Passalbessy
SASI 16 (3), 2010
772010
Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan
J Mustamu
SASI 17 (2), 2011
592011
Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19
TL Pesulima, Y Hetharie
Sasi 26 (2), 280-285, 2020
542020
Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
M Tjoanda
SASI 16 (4), 2010
472010
Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Dan Kawasan
TM Saragih
SASI 17 (3), 2011
432011
Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) di Kota Ambon
B Latupono
SASI 17 (3), 2011
432011
Penerapan Nilai–Nilai Dasar Budaya Kerja Dan Prinsip-Prinsip Organisasi Budaya Kerja Pemerintah Dengan Baik Dan Benar
DR Pattipawae
SASI 17 (3), 2011
412011
Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019)
FA Cerdas, H Afandi
SASI 25 (1), 72-83, 2019
342019
Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber
SMT Situmeang
SASI 27 (1), 38-52, 2021
322021
Prinsip Pembangunan Infrastruktur yang Berlandaskan Hak Asasi Manusia Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia
RMA Ilyasa
SASI 26 (3), 380-391, 2020
252020
WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN IZIN LINGKUNGAN HIDUP
VJE Saija
SASI 20 (1), 2014
232014
Eksistensi Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Hukum Sasi Laut di Maluku Tengah
RH Nendisa
SASI 16 (4), 1-6, 2010
212010
Perjanjian Nominee sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik atas Tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Y Hetharie
SASI 25 (1), 27-36, 2019
192019
Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)
J Mustatu
SASI 20 (2), 2014
192014
Penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan (Double Track System) dalam kebijakan legislasi
EZ Leasa
SASI 16 (4), 2010
182010
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN ANAK
J Hattu
SASI 20 (2), 2014
172014
Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan yang Baik
H Salmon
SASI 16 (4), 2010
162010
Praktek Illegal Fishing di Perairan Maluku sebagai Bentuk Kejahatan Ekonomi
YA Lewerissa
SASI 16 (3), 2010
152010
Urgensi Cyberlaw di Indonesia Dalam Rangka Penangan Cybercrime Disektor Perbankan
N Tianotak
SASI 17 (4), 2011
142011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20