Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ERM Toule Jurnal Hukum PRIORIS 3 (3), 103-110, 2013 | 69 | 2013 |
Tiga paradigma hukum dalam pembangunan nasional R Atmasasmita Jurnal Hukum Prioris 3 (1), 1-26, 2012 | 67 | 2012 |
Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi D Djufri, DA Kesuma, K Afriani Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda …, 2020 | 63 | 2020 |
Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia S Candra Jurnal Hukum Prioris 3 (3), 111-129, 2013 | 52 | 2013 |
Keteraturan sosial, norma dan hukum: Sebuah penjelasan sosiologis YS Ruman Jurnal Hukum Prioris 2 (2), 106-116, 2009 | 44 | 2009 |
Kekuatan alat bukti dalam persidangan perkara pidana I Rusyadi Jurnal Hukum PRIORIS 5 (2), 128-134, 2016 | 41 | 2016 |
Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat R Apriyani Jurnal Hukum PRIORIS 6 (3), 227-246, 2018 | 39 | 2018 |
Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires HF Sjawie Jurnal Hukum Prioris 6 (1), 2017 | 38 | 2017 |
Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan Antara Indonesia dan Korea Selatan) NS Indiraharti Jurnal Hukum PRIORIS 4 (1), 15-38, 2014 | 36 | 2014 |
Peran dan fungsi pers menurut Undang-undang Pers tahun 1999 serta perkembangannya D Surbakti Jurnal Hukum PRIORIS 5 (1), 77-86, 2015 | 34 | 2015 |
Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di DKI Jakarta M Hadiati, MM Tampi Jurnal Hukum Prioris 8 (2), 178-200, 2020 | 31 | 2020 |
Urgensi Pengaturan Ekspresi Budaya (Folklore) Masyarakat Adat S Bustani Jurnal Hukum Prioris 2 (4), 246-255, 2010 | 24 | 2010 |
Penggunaan Bukti Ekonomi Dalam Kartel Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha AMT Anggraini Jurnal Hukum Prioris 3 (3), 1-25, 2013 | 23 | 2013 |
Memperkenalkan gagasan konstitusi ekonomi J Asshiddiqie Jurnal Hukum Prioris 3 (2), 1-26, 2013 | 23 | 2013 |
Negara Hukum, Korupsi dan Hak Asasi Manusia: Suatu Kajian Awal B Widjojanto Jurnal Hukum Prioris 3 (1), 27-45, 2012 | 23 | 2012 |
Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah: Perspektif penerapan sanksi dan peraturan daerah F Nggeboe Jurnal Hukum PRIORIS 5 (3), 265-275, 2016 | 20 | 2016 |
Problematika Penerapan Aturan Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia GC Purnamasari Jurnal Hukum Prioris 6 (2), 183-202, 2017 | 19 | 2017 |
Perlindungan Hak Komunal Masyarakat Adat Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual Tradisional Di Era Globalisasi: Kenyataan Dan Harapan S Bustani Jurnal Hukum PRIORIS 6 (3), 304-325, 2018 | 18 | 2018 |
Tindakan Penyadapan Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana H Christianto Jurnal Hukum PRIORIS 5 (2), 89-106, 2016 | 18 | 2016 |
Penerapan UNCLOS 1982 dalam Ketentuan Perundang-undangan Nasional, Khususnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia I Kurnia Jurnal Hukum Prioris 2 (1), 42-49, 2008 | 18 | 2008 |