| Tiga Paradigma Hukum dalam Pembangunan Nasional R Atmasasmita Jurnal Hukum Prioris 3 (1), 1-26, 2016 | 26 | 2016 |
| Tiga Paradigma Hukum dalam Pembangunan Nasional R Atmasasmita Jurnal Hukum Prioris 3 (1), 1-26, 2016 | 26 | 2016 |
| Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ERM Toule Jurnal Hukum PRIORIS 3 (3), 103-110, 2016 | 15 | 2016 |
| Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan Antara Indonesia dan Korea Selatan) NS Indiraharti Jurnal Hukum PRIORIS 4 (1), 15-38, 2016 | 14 | 2016 |
| Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi A Prakarsa, R Yulia Jurnal Hukum PRIORIS 6 (1), 2017 | 9 | 2017 |
| Keteraturan sosial, norma dan hukum: Sebuah penjelasan sosiologis YS Ruman Jurnal Hukum PRIORIS 2 (2), 106-116, 2016 | 9 | 2016 |
| Negara Hukum, Korupsi dan Hak Asasi Manusia: Suatu Kajian Awal B Widjojanto Jurnal Hukum PRIORIS 3 (1), 27-45, 2016 | 8 | 2016 |
| Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di DKI Jakarta M Hadiati, MM Tampi Jurnal Hukum Prioris 6 (1), 2017 | 6 | 2017 |
| Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires HF Sjawie Jurnal Hukum Prioris 6 (1), 2017 | 6 | 2017 |
| Penggunaan Hukum Disiplin (Corporal Punishment) pada Anak Di Lingkungan Sekolah Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia R Windari Jurnal Hukum PRIORIS 4 (3), 303-328, 2016 | 6 | 2016 |
| Memperkenalkan gagasan konstitusi ekonomi J Asshiddiqie Jurnal Hukum PRIORIS 3 (2), 1-26, 2016 | 6 | 2016 |
| Peran dan Fungsi Pers Menurut Undang-undang Pers tahun 1999 serta Perkembangannya D Surbakti Jurnal Hukum PRIORIS 5 (1), 77-86, 2016 | 5 | 2016 |
| Kendala kepesertaan program jaminan sosial terhadap pekerja di sektor informal: Studi Kasus di Kota Surabaya T Triyono, S Soewartoyo Jurnal Hukum PRIORIS 3 (3), 2013 | 5 | 2013 |
| Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah: Perspektif penerapan sanksi dan peraturan daerah F Nggeboe Jurnal Hukum PRIORIS 5 (3), 265-275, 2017 | 4 | 2017 |
| Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia S Candra Jurnal Hukum PRIORIS 3 (3), 111-129, 2016 | 4 | 2016 |
| Fenomena Perkembangan Islam dan Hukum Islam di Indonesia MA Suma Jurnal Hukum PRIORIS 2 (2), 68-83, 2016 | 4 | 2016 |
| Urgensi Pengaturan ekspresi Budaya (Folklore) Masyarakat Adat S Bustani Jurnal Hukum PRIORIS 2 (4), 246-255, 2016 | 4 | 2016 |
| Tindakan Penyadapan Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana H Christianto Jurnal Hukum PRIORIS 5 (2), 89-106, 2016 | 4 | 2016 |
| putusan mahkamah konstitusi dalam judicial Review dan beberapa permasalahannya T Sulistyowati Jurnal Hukum PRIORIS 1 (1), 10-25, 2006 | 4 | 2006 |
| Menggugat Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masa Lalu R Yulia Jurnal Hukum PRIORIS 4 (3), 266-278, 2016 | 3 | 2016 |
