Ikuti
Ihsan Badruni Nasution
Ihsan Badruni Nasution
Legislative Drafter
Email yang diverifikasi di dpr.go.id
Judul
Dikutip oleh
Dikutip oleh
Tahun
Pengujian Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Di Mahkamah Agung (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/Hum/2009)
IB Nasution
Fakultas Syariah dan Hukum, 2014
12014
Position of Laws Using The Omnibus Method (Review of Article 97A of The Law on The Establishment of Laws and Regulations)
IB Nasution, W Setiadi, T Syahuri
Jurnal Syntax Transformation 5 (3), 765-773, 2024
2024
POLITIK HUKUM PENGATURAN ZAKAT PENDAPATAN DI INDONESIA
IB Nasution
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN 11 (2), 86, 2023
2023
Pelaksanaan Ibadah Haji Warga Negara Indonesia dengan Visa Haji Mujamalah dalam Perspektif Pelindungan Konsumen
IB Nasution
PRODIGY JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN 8 (Pusat Perancangan Undang-Undang), https …, 2020
2020
INSTITUSIONALISASI PANCASILA DALAM PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TIMP PROSIDING
SIMPOSIUM “INSTITUSIONALISASI PANCASILA DALAM PEMBENTUKAN DAN EVALUASI …, 2018
2018
Urgensi Perubahan Undang-Undang Sebagai Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Konstitusi
IB Nasution
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal 1 (1), 2017
2017
Menimbang Wacana Pengelolaan Ibadah Haji oleh Lembaga Independen
IB Nasution
https://m.beritahukum.com/detail_berita.php?judul …, 2015
2015
EKSISTENSI DAN KEMANDIRIAN HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
IB Nasution
PRODIGY JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN, 2015
2015
PROBLEMATIKA UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 54/PK/AG/2008)
IB Nasution
Fakultas Syariah dan Hukum, 2013
2013
Strategi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Untuk Kesejahteraan Masyarakat
A Afrizal Candra
Prosiding FGD, 0
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PROVINSI SULAWESI TENGAH
B KEAHLIAN, S JENDERAL, DPRR INDONESIA
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERMUSEUMAN
I KEUANGAN, B KEAHLIAN, DPRR INDONESIA
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–12