Lita Tyesta ALW
Lita Tyesta ALW
Email yang diverifikasi di undip.ac.id
Judul
Dikutip oleh
Dikutip oleh
Tahun
Optimalisasi Tata Cara Partai Politik Dalam Rekrutmen Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Berdasarkan Undang-undang …
OSLW Aji, LTALW Hasyim Asy’ari
Diponegoro Law Journal 5 (4), 1-13, 2016
52016
Protection of Traditional Fishermen in The Granting of Fishery Licenses in Indonesia
M Azhar, S Suhartoyo, LT ALW, P Suharso, VE Herawati
E3S Web of Conferences 47, 07003, 2018
42018
Kajian Politik Hukum tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
RZ Putri, LT ALW
LAW REFORM 11 (2), 199-206, 2015
42015
Pengaturan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan: Studi Tentang Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mengendalikan Pembangunan Dan Benda Tumbuh Di Kawasan …
IBG Winaya, LT ALW
Law Reform 12 (1), 17-46, 2016
22016
Prospek Perlindungan Penyandang Disabilitas terhadap Perilaku Diskriminatif di Kota Semarang
LT ALW
Masalah-Masalah Hukum 44 (3), 253-264, 2015
22015
PERKEMBANGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA SEBAGAI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
K Maghfiroh, LT ALW, R Saraswati
Diponegoro Law Journal 7 (2), 104-121, 2018
12018
Implikasi Identitas Ganda Penduduk Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat dalam Perspektif Hukum Internasional
NN Fitriani, SH Winoto, LT ALW
Diponegoro Law Journal 5 (2), 1-12, 2016
12016
IMPLIKASI PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PILKADA SERENTAK DALAM MENINGKATKAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DI INDONESIA (STUDI TERHADAP PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK DI PROVINSI …
L Lisma, LT ALW
LAW REFORM 13 (1), 86-97, 0
1
Controversy of the Capability of Voters with Mental Health Disorder in the General Election
W Silalahi, G Hamzah, R Saraswati, LT ALW
Medico Legal Update 20 (2), 703-707, 2020
2020
Evaluasi Administrasi Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 Terhadap Nilai-Nilai Pancasila
LT ALW
Administrative Law & Governance Journal 2 (3), 470-475, 2019
2019
KEDUDUKAN DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BARENLITBANGDA) DALAM PERENCANAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SEMARANG
RR Yudhistira, LTAL Wardhani, R Herawati
Diponegoro Law Journal 8 (1), 688-705, 2019
2019
IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015 TENTANG SYARAT PENCALONAN KEPALA DESA
A Rivai, R Saraswati, LTAL Wardhani
Diponegoro Law Journal 8 (1), 80-91, 2019
2019
TINJAUAN TERHADAP SISTEM PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH REFORMASI
YP Pamungkas, LT ALW, US Hardjanto
Diponegoro Law Journal 8 (1), 750-760, 2019
2019
URGENSI PENERAPAN CONSTITUTIONAL QUESTION DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MENJAMIN HAK–HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA (THE PROTECTOR OF CITIZEN’S …
PD Novlarang, R Saraswati, LT ALW
Diponegoro Law Journal 8 (2), 1398-1418, 2019
2019
The Influence of Culture on General Elections in Indonesia
MA Tanjung, LT ALW
KnE Social Sciences, 371–379-371–379, 2019
2019
KEDUDUKAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA PENUNJANG (AUXILIARY STATE ORGANS)
A Shiddiqoh, F Wisnaeni, LTAL Wardhani
Diponegoro Law Journal 8 (1), 59-79, 2019
2019
IMPLIKASI PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP PROSES PEMILU
A Izzudin, R Herawati, LT ALW
Diponegoro Law Journal 8 (1), 36-58, 2019
2019
Public Participation Model in The Juvenile Criminal Justice System in Indonesia
NR Pujiyono, LT ALW
2019
Beginner Voters' Participation in the 2019 Election in Semarang
A Diamantina, LT ALW
6th International Conference on Community Development (ICCD 2019), 2019
2019
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 86/PUU-XII/2013 TENTANG PENGUJIAN KETETAPAN MPR aTERHADAP UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 TERHADAP MARWAH …
MY NUGROHO, R Saraswati, L Tyesta ALW
Universitas Diponegoro, 2019
2019
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–20